GenPI.co - Pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong untuk pekerja merupakan upaya bersama pemerintah dan sektor swasta dalam menekan laju pandemi covid-19, sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganalisis kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Vaksinasi Usai Libur, Pemkot Yogya Tuntaskan Guru dan Lansia
Dia menilai akan terjadi ketimpangan besar pasca-vaksin covid-19 Gotong Royong antara perusahaan besar dan UMKM.
"Harga vaksin Gotong Royong masih tergolong mahal karena biaya Sinovac pemerintah saja Rp 245 ribu per dosis," ujar Bhima kepada GenPI.co, Rabu (19/5/2021).
Oleh karena itu, program Vaksinasi Gotong Royong memiliki dua ketimpangan.
Pertama, antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dengan usaha kecil.
"Akibatnya pengusaha UMKM jangankan beli vaksin untuk karyawan dan keluarga, bertahan saja dalam keadaan ini dirasa sulit," jelas Bhima.
Dia mempertanyakan soal perusahaan yang memiliki banyak karyawan.
BACA JUGA: Ingin Divaksin Tapi Takut Jarum Suntik, Bagaimana Mengatasinya?
"Pengawasannya bagaimana kalau sampai dipotong dari gaji atau tunjangan? Sejauh ini paling sulit mengawasi potongan gaji karyawan," tegasnya.
Ketimpangan kedua, menurutnya, soal akses vaksin perusahaan cenderung prioritas ke manajemen, direksi, dan golongan staf senior.
"Untuk pekerja level bawah belum tentu mendapatkan jatah, ujungnya harus menunggu giliran vaksin gratis. Padahal vaksinasi gratis baru 13 juta dari 181,5 juta target alias baru 7 persen," ungkapnya.
Lulusan Universitas Gadjah Mada ini berpendapat kalau karyawan perusahaan tidak divaksin, hal itu akan percuma. Namun, akan menjadi beban kas perusahaan jika tetap melakukan vaksin kepada karyawan.
"Kan, kalau seperti itu, pemulihan ekonomi tidak merata di semua sektor," pungkasnya.
Seperti diketahui, Mendag Muhammad Lutfi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik akan selalu terganjal jika rantai penularan covid-19 di masyarakat tidak terputus.
Lutfi mengatakan program Vaksinasi Gotong Royong yang ditujukan kepada para pekerja, dapat menjadi terobosan kebijakan yang baik dari pemerintah dan swasta untuk memutus penularan covid-19 dan memulihkan kegiatan ekonomi.
“Kita memulai bersama-sama, bahu membahu untuk memulai memutus rantai penularan covid-19. Tanpa terputusnya rantai penularan ini, pertumbuhan ekonomi akan selalu terganjal,” kata Luthfi, dikutip Antara, Selasa (18/5/2021).
Adapun pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10/2021 tentang Vaksinasi Gotong Royong.
Di Permenkes itu, diatur biaya Vaksinasi Gotong Royong ditanggung oleh badan hukum/badan usaha yang melaksanakan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga.
Dengan begitu, penerima vaksin covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong tidak dipungut bayaran atau gratis.
Program Vaksinasi Gotong Royong dilakukan untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia.
Pemerintah menargetkan total 181,5 juta penduduk Indonesia dapat diberikan vaksin covid-19 untuk membentuk kekebalan komunitas (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News