GenPI.co - Gerakan perkumpulan warga meluap terkait aksi protes atas penanganan covid-19 di Madura.
Warga Madura diketahui menginginkan keadilan meski dalam penyekatan yang terjadi di Jembatan Suramadu.
Pengamat Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan.
Menurut dia, jika terus dibiarkan berlanjut, kemungkinan gejolak di daerah lain bisa terjadi di Indonesia.
"Kejadian itu bisa menjadi pemicu daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya, jangan sampai itu terjadi," ucap Khairul Fahmi kepada GenPI.co, Selasa (22/6).
Khairul menjelaskan aparat hukum, baik TNI-Polri perlu lebih tegas dalam mengamankan kondisi di Madura.
Selain itu, pendekatan secara halus pun perlu dilakukan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.
"Mereka (TNI-Polri, red), kan, sudah diberi mandat presiden, maka penegasan dan pendekatan perlu dilakukan," jelasnya.
Komunikasi yang baik, kata Khairul, mengartikan bahwa penegak hukum menggandeng para tokoh di masyarakat.
Dengan demikian, kegaduhan yang terjadi bisa ditangani dengan baik ke depannya terkait covid-19.
"Harus ada kombinasi, ya, seperti pelunak dengan sosialisasi tokoh masyarakat dengan intens," imbunya.
Seperti diketahui, warga Madura menentang keras aksi ketidakadilan yang diberikan pemerintahan Surabaya soal penyekatan di Suramadu.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News