GenPI.co - Sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan sanksi lantaran terbukti tidak netral pada pelaksanaan Pilkada 2020.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi sanksi berdasarkan penanganan pelanggaran kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Sanksi untuk ASN tak netral tersebut berasal dari rekomendasi KASN yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK)," kata Fajar dikutip dari Antara, Jumat (25/6/2021).
Adapun ragam sanksi yang diberikan kepada ratusan ASN tersebut meliputi sanksi moral yang diberikan terhadap 67 ASN berupa pernyataan secara terbuka sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2004.
Selain itu, sebanyak 41 ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang, seorang ASN dijatuhi hukuman disiplin ringan dan seorang ASN dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup.
Meski demikian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masih mencatat ada 13 ASN lainnya yang direkomendasikan KASN karena tidak netral namun belum ditindaklanjuti oleh PPK.
Fajar mengaku masih ada beberapa kendala dalam penanganan ASN tak netral, seperti singkatnya waktu yang ada untuk penanganan pelanggaran, Bawaslu tak memiliki wewenang melakukan upaya paksa dalam hal para pihak tak hadir dalam klarifikasi, respons PPK masih lambat, hingga masih adanya aturan yang bersifat kabur atau multitafsir.
Fajar merinci pelanggaran netralitas ASN di Jateng terjadi di hampir seluruh tahapan, yang paling banyak terjadi pada masa kampanye, yaitu 33 kasus, tahap persiapan pilkada 6 kasus, tahap pencalonan 5, tahap distribusi logistik dan masa tenang satu kasus, tahap penghitungan suara satu, serta tahap rekapitulasi perolehan suara satu kasus.
Dari sisi daerah, kasus ASN tak netral, berada di Kabupaten Rembang sebanyak 8 kasus, Sukoharjo 7 kasus, Kota Semarang 6 kasus, Klaten 5 kasus, dan Blora 4 kasus.
Adapun dari sisi jumlah ASN yang menjadi terlapor terbanyak ada di Purbalingga 52 ASN, Kota Semarang 16 ASN, Rembang 10 ASN, Sukoharjo 8 ASN, Klaten 6 ASN, Blora 6, dan lain-lain.
Bentuk ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2020, antara lain ASN memberikan dukungan melalui media sosial, ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan paslon, ASN foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tertentu, ASN menghadiri/mengikuti acara paslon/parpol, ASN mendukung salah satu bakal calon, ASN menghadiri kampanye, dan ASN sosialisasi bakal calon. (ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News