GenPI.co - Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan bahwa perubahan Peraturan Daerah (Perda) atas usulan sejumlah institusi itu bertujuan untuk menjaga kesehatan bersama.
Sebagaimana diketahui, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Tiga pasal penting menjadi fokus utama pembahasan.
Tentunya untuk mencegah masyarakat Jakarta dari bahaya penularan masif Covid-19 di Ibukota.
"Jadi, hari ini kami masih mendengar masukan dari eksekutif, Kepolisian dan anggota Bapemperda," ucap dia dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).
Menurutnya, soal pembahasan akan dimatangkan lebih lanjut.
"Barulah besok kami kupas pasal-pasal yang ditambahkan," jelas dia.
Pantas menjelaskan, pasal yang dimaksud setidaknya ada tiga.
Masing-masing pasal 28A terkait penyidikan, yakni Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri.
Selain itu, juga pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi Covid-19 mulai dari sanksi sosial.
Untuk denda administratif Rp 500.000 sampai Rp 50.000.000 hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.
Pantas menjelaskan dari penambahan ketiga pasal tersebut dapat membuat jera para pelanggar prokes dan menekan kasus Covid-19 di Jakarta.
"Didorong oleh niat, saya optimis Perda ini nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus serta mengakhiri pandemi," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News