GenPI.co - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar konstruksi bangunan dilakukan tahan gempa, dan memperhatikan tata ruang berdasarkan koridor strategis pada pembangunan.
Desakan Megawati itu disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada Basuki Hadimuljono.
"Bu Megawati menyampaikan salam dan mengingatkan tak hentinya agar Kementerian PUPR terus mendorong kebijakan tata ruang, pastikan seluruh upaya pembangunan Indonesia Raya didasarkan koridor strategis," ujar Hasto dalam webinar Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19 yang digelar, Jumat (6/8/2021) kemarin.
Menurutnya, bu Mega hanya mengingatkan bahwa konsepsi tata ruang harus disiapkan dengan sebaiknya.
Sehingga, pembangunan Indonesia Raya dilaksanakan dengan visi jangka panjang, walau pemerintahan hanya maksimal 10 tahun sesuai periodesasinya.
Selain itu, Megawati juga meminta Menteri Basuki agar memastikan adanya kebijakan bangunan tahan gempa.
Sebab, Indonesia berada di cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, termasuk akibat megathrust di laut selatan Jawa.
"Dalam dialog Bu Mega dengan Pak Basuki memang diketahui bahwa hal ini adalah kewenangan pemerintah daerah. Tetapi karena kita negara kesatuan, Kementerian PUPR seharusnya tetap bisa memastikan seluruh regulasi konstruksi memperhitungkan faktor bencana itu," terang Hasto.
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto mengingatkan, pada 1958, Proklamator RI Soekarno juga telah menetapkan berbagai bentuk koridor strategis, misal di Sumatera akan menjadi pusat perkebunan Indonesia.
Di Jawa, tata ruangnya adalah industri jasa. Khusus di Bandung menjadi pusat industri pertahanan, kemudian Kalimantan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kekuatan angkatan udara.
Sementara, di Maluku, disiapkan menjadi pusat industri maritim, dan di Papua menjadi pusat pertahanan kelautan Indonesia.
Selain itu, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono menambahkan diskusi ini dilaksanakan demi mengevaluasi dan memperoleh gambaran kebijakan yang menjadi solusi atas masalah ketenagakerjaan di sektor konstruksi.
"Karena banyak warga yang bisa ikut terlibat dan bekerja dalam berbagai pekerjaan infrastruktur yang ada," tutur Nusyirwan.
Sebagai informasi tambahan, selain Hasto dan Basuki, Nusyirwan Soedjono yang hadir, terdapat pula Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto.
Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.(tan/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News