GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan perpanjangan PPKM yang dilakukan pemerintah setiap seminggu sekali dininai memiliki evaluasi yang sangat lemah.
Seperti yang diketahui pelaksanaan PPKM yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung satu minggu, kemudian diperpanjang.
“Pengumumannya selalu malam hari juga, ini kan menunjukkan ada komunikasi yang buruk karena, kemudian dilempar ke menteri,” ucap Trubus Rahadiansyah kepada GenPI.co, Selasa (10/8).
Akademisi Universitas Trisakti itu mengatakan pemberlakuan PPKM dengan waktu singkat itu seolah mensiasati adanya resistensi dari masyarakat.
“Kalau pendek, kan, jawaban pemerintah bisa 'kan cuma seminggu',” ucapnya.
Namun, menurut Trubus hal itu malah menjadi komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat jadi banyak yang kurang memahami.
Trubus menyebutkan dampak pemberlakuan PPKM yang singkat tersebut bisa membuat masyarakat acuh dengan peraturan tersebut.
“Jadi, masyarakat seperti tidak punya kesiapan dan menjadi apatis atau masa bodoh,” kata Trubus.
“Karena apatis, masyarakat mobilitasnya jadi tinggi. Nah mobilitas, kan, sumber terjaidnya penularan covid-19 yang tinggi,” ucapnya.
Dia juga mengtakan mengatakan seharusnya pemerintah membuat kebijakan dengan memperhitungkan secara matang-matang.
“Memang standarnya WHO seperti itu, tapi kan pemerintah, kan, bisa buat kebijakan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat kita,” kata Trubus.
Efek lain PPKM diperpanjang dalam waktu pendek tak hanya menjadikan masyarakat apatis, tetapi pelaku usaha itu seperti tidak ada kepastian harus berbuat apa.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News