GenPI.co - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra turut menyoroti perihal polemik pemerintah Jokowi menghapus data kematian akibat Covid-19 sementara waktu.
Dia pun mendesak pemerintah Jokowi untuk segera menetapkan batas waktu dalam merapikan data kematian akibat Covid-19 tersebut.
"Namun, sampai kapan perapian data itu akan dilakukan tidak dijelaskan oleh pemerintah. Padahal, data kematian ini sangat penting," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021) kemarin.
Menurutnya, data kematian akibat Covid-19 bukan sekadar hal teknis sebagai indikator dalam menentukan level PPKM, bahkan persentase angka kematian di suatu negara akibat Covid-19 bisa menjadi indikator keseriusan dan kemampuan negara dalam menangani pandemi.
"Kematian warga dalam jumlah relatif besar dibandingkan dengan angka kematian global akibat pandemi adalah masalah serius terkait langsung dengan amanat konstitusi. Salah satu tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," tegasnya.
Yusril menambahkan, bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, karena itu, makin kecil angka kematian akibat Covid-19, akan menjadi indikator keberhasilan negara dalam menangani pandemi.
"Pemerintah bisa dicurigai ingin menyembunyikan angka yang sesungguhnya. Dan, hal ini tidak baik, bukan saja di mata rakyat, tetapi juga di mata dunia internasional," jelas dia.
Dirinya juga mengingatkan jika data resmi dari pemerintah tak kunjung muncul, maka yang beredar di publik bisa saja data tidak resmi dibuat oelh sejumlah oknum, sehingga ini justru akan menghambat upaya penanganan pandemi di Indonesia.
"Jika data tidak resmi yang beredar, data itu dengan mudah dimainkan menjadi isu politik yang berdampak luas, baik isu domestik sebagai penggalangan opini untuk menggoyang stabilitas politik dan pemerintahan, maupun isu internasional," tuturnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan menghapus data kematian sebagai indikator penanganan Covid-19, sehingga menimbulkan berbagai kritik.
Namun, melalui Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mihardi meluruskan bahwa data terkait jumlah korban yang meninggal dunia akibat Covid-19 bukan dihapus dari indikator asesmen level PPKM, tetapi akan dirapikan karena seringkali tidak akurat, dan jika sudah dirapikan, indikator kematian akan diinput lagi dalam menentukan level PPKM.(gir/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News