GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapan terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bagi-bag sembako di terminal Grogol, Jakarta Barat.
Seperti diketahui, kejadian tersebut justru menimbulkan kotroversi lantaran Jokowi dinilai telah menimbulkan kerumunan pada saat Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) levet 4 sedang diterapkan.
Menurut Satyo, seharusnya Jokowi menjalankan amanah konstitusi apabila ingin membantu orang yang sedang kesusahan.
“Pandemi memberi dampak bertambahnya orang miskin dan tidak memiliki pekerjaan, tugas utama Presiden lah menjalankan konstitusi dan membuat orang miskin menjadi sejahtera,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (13/8).
Tidak hanya itu, Satyo juga menilai bahwa seharusnya Jokowi memberikan pekerjaan kepada masyarakat seperti yang pernah dia janjikan saat kampanye.
“Dia harus sanggup memberikan pekerjaan kepada rakyat nya, bukan cuma sekedar bagi-bagi sembako yang hanya cukup dimakan 2 hari saja,” tuturnya.
Bukan tanpa alasan, menurut Satyo, Jokowi telah menebar janji yang menjadi hutang untuknya.
Bahkan, menurutnya, sudah menjadi kewajiban presiden untuk memastikan rakyat menerima hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Dirinya lantas menyoroti kerumunan hasil dari bagi-bagi sembako tersebut. Satyo menilai bahwa Jokowi tidak menunjukkan teladan yang baik.
“Mestinya Presiden bisa jadi contoh untuk tidak membuat kegiatan yang justru membuat kerumunan,” ujar Satyo.
Bukan tanpa alasan, sebab, menurut Satyo membagikan sembako bukanlah tugas seorang presiden karena sudah ada Kementerian yang memang mengurusi hal itu.
“Lagi pula, yang lebih dibutuhkan dari seorang presiden adalah kebijakan dan programnya yang pro rakyat,” tuturnya.
Satyo juga menilai kegiatan bagi-bagi sembako tersebut bisa saja dilakukan. Akan tetapi tidak pada masa pandemi covid-19. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News