GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan merespons skandal vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 26 Agustus 2021.
Sebelumnya, sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan vaksin booster.
Padahal, menurut Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, vaksin booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
Pengakuan sejumlah pejabat itu terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur, Selasa (24/8).
Dalam acara itu, agenda presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Acara disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Merespons hal tersebut, Rocky Gerung menilai ini merupakan skandal sebab proses vaksinasi tak dilakukan secara terbuka.
"Ini skandal, tetap kita anggap skandal, karena nggak terbuka itu. Tapi intinya adalah ada semacam kucing-kucingan di Istana tuh," jelas Rocky Gerung.
Mantan Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia itu menilai, Jokowi berpura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia tahu ada skandal tersebut.
"Lalu Presiden Jokowi berlagak nggak tahu, padahal sebetulnya dia tahu semua itu kan," ungkapnya.
Sehingga hak publik justru terhalang, karena keinginan Istana untuk mendahulukan vaksinasi pada mereka.
"Jadi ini yang terjadi, pemanfaatan hak publik itu terhalang karena keinginan Istana untuk mendahulukan vaksinasi pada mereka itu," bebernya.
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menyoroti mural yang viral di media sosial bertuliskan ‘Urus saja moralmu, jangan urus muralku!’.
Baginya, mural tersebut sangat berkaitan dengan skandal vaksin yang tidak bermoral sama sekali.
"Itu tajam sekali itu, ‘Urus moralmu, jangan urus muralku!’ Itu diksi yang tajam," tegasnya.
Rocky Gerung mengungkapkan, mural tersebut bukan sekadar ditujukan untuk Istana namun untuk partai politik pula.
"Dan harusnya bukan sekadar ditujukan pada Istana, tapi juga pada partai politik," ujarnya.
Sebab, melalui mural tersebut jelas bahwa partai politik jangan melakukan tukar tambah kepentingan.
"Jadi pesan itu jelas, bahwa partai politik juga jangan tukar tambah kepentingan saja, sementara moralnya itu yang diwajibkan oleh konstitusi supaya melakukan pendidikan politik pada rakyat," katanya.
Saat ini, Rocky Gerung melihat ada beberapa partai politik yang meninggalkan moral demi memasuki lingkaran Istana.
"Sekarang sinyalnya kuat, bahwa beberapa partai politik justru meninggalkan moral publiknya supaya bisa masuk pada kekuasaan," pungkas Rocky Gerung.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News