Risma Bahagia, DPR Setujui Anggaran Bansos Rp 78,25 Triliun

GenPI.co - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 terus berlanjut.

Risma menyebut sebanyak 94,67 persen anggaran 2022 akan digunakan untuk belanja bansos.

Adapun, anggaran Kemensos yang sudah disetujui DPR RI ialah Rp 78,25 triliun dan alokasi untuk bansos sendiri sebanyak Rp 74,08 triliun.

BACA JUGA:  Tegas! Anggota DPR Sarankan Mensos Risma Lakukan Ini

“Jadi, tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” kata Mensos Risma di Jakarta (22/09).

Mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus.

BACA JUGA:  Risma Takut Tak Bisa Masuk Surga

Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.

Bansos tipe ini terdiri dari beberapa bagian, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul,” kata Mensos.

Adapun, bansos khusus atau bantuan sosial tunai (BST) memiliki karakteristik berbeda.

BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen.

“BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” kata Mensos.

Sebab, kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan masyarakat berkurang pendapatannya.

Hal itu membuat pemerintah perlu memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Sejalan dengan menurunnya angka penularan virus, pemerintah juga melonggarkan aktivitas, ekonomi bergerak dan masyarakat bisa kembali produktif,” kata Mensos.

Risma memastikan pada 2022, Kemensos akan melanjutkan bansos reguler yakni PKH dengan anggaran sebesar Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta KPM dan BPNT/Kartu Sembako dengan anggaran Rp 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM.

Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah, seperti Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.

Risma mengatakan, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak pandemi masih ada meski saluran BST diperpanjang hanya sampai bulan Mei dan Juni 2021.(*)