GenPI.co - Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan bahwa jadwal yang ajeg dan konsisten harus dipertahankan dalam menentukan jadwal tahapan pemilu.
Menurut Jojo, Indonesia sudah menyelenggarakan Pemilu 2004 hingga 2014 pada April.
Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi daring “Desain Jadwal Pemilu 2024 dan Fokus Timsel KPU-Bawaslu”, Rabu (20/10).
“Sebisa mungkin kita harus mempertahankan keajegan jadwal itu sebagai bentuk konsistensi dalam menentukan agenda demokrasi yang regular,” ujarnya.
Jojo mengatakan bahwa konsistensi jadwal pemilu sangat penting, karena menjadi patokan apakah Indonesia bisa serius menyelenggarakan demokrasi prosedural.
“Jadi, kalau sudah sering diselenggarakan pada April, keajegan itu perlu dipertimbangkan untuk menyusun tahapan,” katanya.
Lebih lanjut, pengamat politik itu menuturkan bahwa tahapan pemilu selama 20 bulan. Jika Pilpres dan Pileg diselenggarakan pada April 2024, tahapannya bisa dimulai pada September 2022.
Namun, jadwal itu bisa digeser lebih cepat atau lama.
“Semua tahapan itu tidak boleh menyebabkan kekuasaan vakum dan tidak efektif. Jadi, semuanya itu harus presisi,” tuturnya.
Jojo memaparkan jika terjadi vacuum of power karena kursi presiden kosong, kemungkinan besar akan terjadi kudeta.
“Risikonya sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Jadi, tanggal pilpres tak boleh melebihi atau kurang dari masa jabatan presiden existing,” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News