GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai tidak ada yang salah jika menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbisnis selama tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Hal itu dikatakannya dalam menyoroti dua menteri Jokowi yang diduga terlibat bisnis tes PCR.
Keduanya yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
“Akan tetapi, tetap saja ada masalah di sini. Mulai dari segi etika, kepantasan, dan moralitas sebagai pejabat negara,” ujar Adib kepada GenPI.co, Minggu (14/11).
Menurutnya, sungguh tidak pantas apabila sosok menteri berbisnis kepada negara dan rakyatnya karena para menteri sudah disumpah di awal jabatannya.
“Mereka sudah disumpah untuk tidak menggunakan jabatan untuk keuntungan. Akan tetapi, kalaupun masuk ke proses hukum, saya kira akan sulit sekali ditembus,” ucapnya.
Adib mengatakan bahwa masyarakat hanya bisa menilai terkait kepantasan pejabat memanfaatkan kekuasaannya untuk berbisnis disaat rakyat sedang susah dan harga tes PCR masih dikeluhkan tinggi.
“Saya yakin mereka akan mengikuti aturan saat berbisnis. Apalagi mereka hanya punya saham dan tidak secara langsung terlibat. Oleh karena itu saya bilang kalau proses hukum ini akan tumpul,” katanya.
Menurutnya, rakyat tidak bisa melakukan apa-apa terkait kasus ini kecuali memberikan adalah sanksi sosial dan cibiran kepada para pejabat.
“Mungkin ada yang berkata, soal kekuasaan manis atau pandemi menguntungkan bagi pejabat dan lain-lain,” tuturnya.
Oleh karena itu, menurutnya masyarakat jadi punya penilaian sendiri bahwa pejabat justru memiliki harta yang banyak saat ada pandemi seperti ini misalnya.
“Ini kan akhirnya jadi opini publik yang membuat pemerintah kesulitan membendungnya,” tandas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News