GenPI.co - Polemik wacana cyber army bentukan MUI DKI diyakini bakal menjadi blunder untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu diprediksi malah bakal sakit gigi.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim menuding MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10,6 miliar.
MUI DKI dituding menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta.
Ini dinilai justru bakal jadi bumerang ke Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman.
Luqman lantas mewanti-wanti MUI DKI bahwa dana hibah yang didapat dari Pemprov DKI bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat.
Anggaran hibah tersebut bukan uang pribadi Anies. Ia menilai rencana pembentukan pasukan siber tersebut berlebihan.
Ketua Umum MUI Munahar Muchtar mengonfirmasi wacana tersebut.
Rencana tersebut dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Infokom MUI se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10) lalu.
Munahar menjelaskan Infokom MUI DKI tidak sekadar bermain di atas mimbar. Dakwah dilakukan juga melalui melalui penyebaran berita dan informasi melalui kanal media sosial resmi miliki MUI DKI.
Tim khusus siber itu, kata dia, nantinya akan berada di bawah koordinasi Bidang Infokom MUI DKI Jakarta.
Tugasnya yakni membuat berita dan informasi yang akurat untuk disampaikan kepada masyarakat.
"MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya," katanya.
Tak hanya untuk membela ulama, Munahar menjelaskan pasukan siber itu nantinya bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baginya, MUI DKI merupakan mitra kerja dari Anies Baswedan.
"Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies baik tingkat nasional maupun internasional," ujar Munahar,.
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber.
Baginya,setiap organisasi berhak membuat program untuk kepentingan masyarakat.
"Silakan saja. Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (20/11). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News