GenPI.co - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding bohong. Tudingannya keras dan menohok banget. Anies diminta setop kebohongan.
Ada banyak janji Anies yang disorot. Dan semuanya dianggap sebagai kebohongan besar.
Anies menjanjikan anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah.
Ada juga janji perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan UMP + 10 persen menjadi UMP + 15 persen.
Belum lagi janji pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-order.
Ada juga janji memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.
Program bantuan bagi anak yang orangtuanya meninggal akibat pandemi covid-19 juga ikut disinggung.
Selain itu, ada janji program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Asosiasi Pengusaha berupa bantuan sarana dan prasarana bagi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki usaha.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap semuanya hanya retorika.
Tawaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang program biaya hidup murah untuk buruh disebut tak ada yang terealisasi.
"Sudahlah Pak Gubernur, enggak usah bohong terus. Bilangnya akan terus bantu dengan program-program lain, KJP anak-anak buruh gratis, naik Transjakarta anak-anak buruh gratis," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (22/11/2021).
Hal ini menurutnya, sudah dijanjikan sejak tahun lalu. Tapi realisasi di lapangan disebut nol besar.
"Bapak cek saja. Bapak janji begitu sudah tahun kemarin. Berapa yang dapat KJP? Tidak lebih dari 10.000 buruh. Buruh di Jakarta Rp 5 juta, berarti ada 4.990.000 buruh yang tidak dapat KJP," jelasnya.
Sebagai informasi, program KJP untuk anak-anak buruh termasuk dalam sejumlah manfaat dari program Kartu Pekerja Jakarta yang diluncurkan sejak 2018.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyebut bahwa hingga sekarang sedikitnya sudah 40.000 pekerja yang menerima Kartu Pekerja.
Tahun 2022, sebagai kompensasi atas UMP DKI yang naik hanya 0,8 persen atau Rp 37.749, Pemprov DKI sepakat memperluas cakupan penerima Kartu Pekerja, dari batas atas UMP + 10 persen jadi UMP + 15 persen atau sebesar Rp 5.122.025.
Said meminta Anies agar jangan mau dibohongi oleh kepala dinas.
Menurutnya, selama ini kepala dinas tidak mau mendengar suara buruh, tetapi hanya dari unsur pengusaha.
"Jangan retorika. Di Jakarta ada Freeport, Honda, Standard Chartered, Yamaha, Hotel Mulia, tapi naik upahnya Rp 1.500 per hari," sindir Said. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News