GenPI.co - Mantan Kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean blak-blakan menyoroti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang resmi ditetapkan sebesar 5,1 persen.
Menurut Ferdinand Hutahaean, kenaikan UMP tata cara dan formulanya sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
Namun, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terlihat tampak tak patuh pada aturan.
"Anies Baswedan dalam hal ini seakan tidak paham dan patuh akan aturan yang sudah di buat oleh pemerintah pusat," jelas Ferdinand kepada GenPI.co, Rabu (29/12).
Ferdinand memberi alasan, bahwa Anies Baswedan seharusnya sebagai kepala daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Namun, Anies Baswedan justru cenderung membangkang.
"Anies terlihat melakukan pembangkangan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Pria berdarah Batak tersebut menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan upaya percobaan pemberontakan secara tidak langsung kepada pemerintah pusat.
"Dalam kasus ini terlihat jelas Anies Baswedan melakukan adu domba antara buruh dengan pemerintah pusat. Hal ini tentu tidak baik dilakukan, karena aksinya bisa membuat perpecahan antara butuh dan pemerintah pusat," jelas Ferdinand Hutahaean.
Pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan, bahwa yang dilakukan oleh Anies Baswedan terkait UMP merupakan kejahatan politik untuk kepentingan pribadinya.
"Anies Baswedan sudah mengorbankan banyak pihak, mulai dari pengusaha dan pemerintah pusat untuk citra politiknya," ujarnya.
Ferdinand menilai, bahwa hal ini bisa dimanfaatkan menjadi jualan Anies Baswedan, seolah-olah dirinya berpihak pada buruh, sedangkan pemerintah pusat tidak mau dan tak setuju.
"Ini adalah tipe kepala daerah yang berwatak pemberontak. Begini-begini harus diantisipasi kedepannya," tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News