Pemko Batam Gandeng Pemkab Simalungun, Jawab Ketersediaan Pangan

17 Januari 2022 14:32

GenPI.co - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau jalin kerja sama ketersediaan pangan dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut).

Pembahasan kerja sama itu dilakukan oleh Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga yang datang bersama rombongan ke Kantor Wali Kota Batam, Senin (17/1).

Pertemuan itu pun turut dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha dan distributor sembako Kota Batam.

BACA JUGA:  Saran Ekonom Supaya Harga Pangan Tak Naik Jelang Ramadan

Radiapoh mengatakan, Simalungung menjadi salah satu daerah penghasil hasil pertanian berlimbah di Sumatera Utara. Umumnya, hasil pertanian di Simalungun adalah pertanian holtikultura.

Petani Simalungun banyak yang menghasilkan hasil pertanian seperti tomat, cabai, jahe, bawang dan lainnya.

BACA JUGA:  Asabri dan Bulog Kembangkan Jaringan Rumah Pangan, Ini Tujuannya

"Masyarakat Simalungun 70 persen adalah petani dan hasil pertanian holtikultura. Jadi banyak yang bisa disuplai ke Batam," katanya dalam siaran pers yang diterima GenPi.co Kepri.

Dia berharap, ke depannya akan ada kerja sama antara Kota Batam dengan Kabupaten Simalungun dalam ketersediaan pangan.

BACA JUGA:  Lumbung di Bintan Bantu Cegah Kerawanan Pangan

Menurutnya, Kabupaten Simalungun juga bakal belajar banyak tentang pembangunan yang genjar dilakukan Pemko Batam.

"Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pemko Batam yang membentuk kepribadian saya. Hampir 20 tahun ada di Kepri, tanpa [pengalaman] di Kota Batam saya tak bisa jadi bupati di Simalungun," kata dia.

Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan bahwa seiring pembangunan yang dilakukan, mobilitas manusia diyakini akan semakin banyak ke Batam. Imbasnya, kebutuhan akan pangan juga akan banyak.

"Bandara dan pelabuhan kami bangun, sebetulnya ke depan butuh sembako banyak. Sekarang yang masuk ke Batam 6 jutaan orang, kalau nanti 15 jutaan akan banyak sekali [kebutuhan pangan]," katanya.

Menurutnya, kebutuhan tinggi masyarakat akan turut memengaruhi harga pangan di pasaran. Sehingga harganya tidak boleh ikut meninggi karena akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

"Pengusaha boleh saja untung, tapi tak boleh [harga bahan pangan] mencekik rakyat. Nah, ini kembali merujuk pada MoU," kata dia.

Rudi menyarankan agar pembicaraan itu dilanjutkan pada tingkat teknis, sebelum dilanjutkan pada fase kerjasama. Dia juga mengingatkan perihal pengembangan Batam, seperti sektor pariwisata yang notabene mendatangkan banyak wisatawan.

"Batam prinsipnya bukan daerah untuk pertanian atau berkebun, tapi pangan ini sangat dibutuhkan," kata Rudi. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Fathur Rohim

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co