Gubernur: PLTS Tidak Boleh Bernasib Sama dengan Gas di Natuna

GenPI.co - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerima ekspose presentasi potensi pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT) dari PT Indonesia Power (IP), Rabu (2/2).

EBT berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar itu rencananya bakal diekpor ke Singapura berkapasitas 2.800 MWp, dan berlokasi di Pulau Kundur dan Pulau Alai, Kabupaten Karimun yang akan melibatkan 4 perusahaan internasional.

Keempatnya adalah PT IP, EDF Renouvelables SA dari Perancis, Tuas Power Ltd, perusahaan pembangkit listrik dan retail dari Singapura, dan Abu Dhabi Futuri Energy Company PJSC – Masdar, dari Uni Emirat Arab.

BACA JUGA:  3 Perusahaan Ini akan Berinvestasi PLTS di Kepri

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut baik atas ekpose yang telah disampaikan. Menurutnya sampai saat ini sudah ada sekitar 9 ekspose yang telah disampaikan berkaitan dengan EBT.

Pemprov Kepri pun akan melihat urgensi dari masing-masing ekspose tersebut, yang dalam pengembangan EBT tidak dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan luar negeri.

BACA JUGA:  Listrik dari PLTS di Kepri akan Diekspor ke Negara Ini

"Maka pengalaman di masa lalu tidak boleh terjadi lagi. Banyak produksi gas kita seperti dari Natuna yang dikontrak jangka panjang dengan Singapura, sehingga kebutuhan PLTG kita menjadi terbatas." Katanya mengutip laman resmi Pemprov Kepri, Kamis (3/2).

Dia menuturkan, karena PT IP akan memiliki market share di Singapura, tetapi kebutuhan dalam negeri perlu dibicarakan terlebih dahulu.

BACA JUGA:  Kepri Punya Pos Lintas Batas Negara Baru di Natuna

Karena hal itu berkaitan dengan Business to Business dengan PLN dan nantinya porsi untuk wilayah mana yang memungkinkan secara bisnis perlu dipetakan.

“Pihak PLN nanti bakal diundang juga dalam memetakan sumber energi di Pulau Kundur, baru disepakati porsi-porsi kebutuhan di daerah itu. Untuk pasar ekspor saya kira bapak-bapak sudah memiliki gambaran porsi untuk pilot project ini,” kata dia.

Ansar menegaskan, pihaknya juga meminta gambaran pasti mengenai multiplayer effect untuk masyarakat. Sehingga ada informasi lengkap untuk masyarakat yang bisa diberikan, seperti pemanfaatan tenaga kerja lokal.

Diakuinya, tenaga kerja lokal memang harus dilatih terlebih dahulu, dan hal itu menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga tidak ada lagi pekerja dari luar daerah sementara di Kepri kebutuhan itu tersedia.

"Jangan pula angka pengangguran kami tak turun-turun walau investasi meningkat, ternyata pekerjanya dari luar semua. Kepri bukan alergi dengan pekerja antardaerah, tetapi potensi lokal harus diutamakan,” kata Ansar. (*)