Suara Lantang Anggota DPR Mengejutkan: Ini Sebenarnya Memalukan

GenPI.co - Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah blak-blakan mengaku malu karena DPR belum mampu membuat RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi RUU inisiatif, meskipun sudah 18 tahun digodok.

Menurut Luluk, suatu isu biasanya dianggap sebagai prioritas ketika sudah lebih dari enam bulan menjadi pembahasan di dalam parlemen.

Namun, RUU PRT sudah dibahas oleh DPR sejak 2004. Artinya, DPR masih belum menganggap isu PPRT memenuhi standar prioritas, meskipun sudah menjadi bahasan selama 18 tahun.

BACA JUGA:  Minum Air Rebusan Daun Salam Campur Madu, 3 Penyakit Ganas Ambrol

"Ini sebenarnya memalukan, tetapi itulah fakta yang terjadi dan direpresentasikan oleh teman-teman di DPR," ujar Luluk dalam kegiatan Sambut Hari PRT Nasional Komnas Perempuan, Senin (14/2).

Luluk menduga masalah PRT dianggap oleh para legislator bukanlah isu yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:  Air Rebusan Serai Campur Lemon Khasiatnya Dahsyat, Cespleng

"Masalah PRT dianggap hanya mewakili kepentingannya PRT, bukan pemberi kerja. Kedua pihak itu seakan diposisikan berhadap-hadapan," ungkapnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada relasi kuasa yang timpang antara PRT dengan pemberi kerja.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget

"Kondisi ini membuat PRT benar-benar berada dalam posisi tak berdaya dan subordinat. PRT akhirnya sangat rentang mendapatkan pengalaman yang tak enak," tuturnya.

Luluk menilai bahwa kondisi tersebut juga diperparah oleh budaya feodal dan patriarki yang masih mengakar di masyarakat Indonesia.

Terutama, jika para pengambil kebijakan masih terbelenggu dalam pola pikir seperti itu.

"Feodalisme dan patriarki itu membuat rasa empati bisa menjadi minus, sehingga isu PRT tak dianggap menjadi persoalan yang sama pentingnya dengan masalah lain," kata Luluk.

Selain itu, PRT memiliki risiko yang lebih tinggi selama masa pandemi covid-19, terutama soal kesehatan.

Pasalnya, banyak pihak keluarga yang meminta PRT untuk mengurus anggota keluarga mereka yang sakit akibat terpapar virus covid-19.

"Ketika ada keluarga yang sakit, beban itu diberikan juga kepada PRT, padahal mereka juga butuh menjaga kesehatan dan keselamatan," imbuhnya.(*)