Fahira Idris Buka-bukaan soal Minyak Goreng, Isinya Sangat Tajam

GenPI.co - Anggota DPD RI Fahira Idris meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah minyak goreng.

Menurut Fahira, masyarakat membutuhkan kepastian karena sebentar lagi memasuki Ramadan.

“Seharusnya terobosan pemerintah lewat kebijakan domestic mandatory obligation (DMO) menjadi solusi yang tepat,” ucap Fahira Idris saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jumat (11/3).

BACA JUGA:  Tegas, Pakar Minta Mendag Lutfi Mundur, Gagal Urus Minyak Goreng

Dalam kebijakan DMO yang diterapkan pemerintah, para pengekspor CPO harus mengalokasikan 20-30 persen dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, domestic price obligation (DPO) minyak goreng sebesar Rp 14 ribu per liter.

BACA JUGA:  Kubu Moeldoko Beri Sindiran Maut ke Ibas, Drama Minyak Goreng

Namun kata Fahira, sampai saat ini persoalan minyak goreng belum juga selesai.

“Masyarakat masih kesulitan mengakses minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET),” katanya.

BACA JUGA:  Soal Minyak Goreng, Giring Skakmat Kebijakan Menteri Perdagangan

Menurut Fahira, beberapa cara yang dilakukan ternyata belum bisa mengatasi masalah minyak goreng.

“Artinya, di lapangan ada hambatan serius sehingga dua kebijakan itu tidak efektif,” ujarnya.

Fahira mengatakan pemerintah dengan kewenangan yang besar seharusnya bisa menyelesaikan hambatan yang terjadi di masyarakat secara cepat.

“Jangan sampai hingga nanti masuk Ramadan persoalan minyak goreng ini belum juga selesai,” kata Fahira.(*)