Alokasi Dana Peremajaan Sawit Bikin DPR dan Mentan Debat Panjang

GenPI.co - DPR dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berdebat panjang soal alokasi dana peremajaan sawit.

Anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan minimnya alokasi dana Dewan Pengawas maupun Komite Pengarah (BPDPKS) untuk peremajaan sawit.

Menurut Yohanis, peremajaan sawit seharusnya adalah wewenang Kementerian Pertanian.

BACA JUGA:  Rusia Ukraina Memanas Lagi, Harga Sawit Naik Tajam

Sebab, Kementan dinilai lebih memahami persoalan pekebun dibandingkan dengan dewan pengawas maupun komite pengarah BPDPKS.

"Soal BPDPKS, bagaimana keberanian Mentan? Semua punya political will, tetapi pejabat dinilai dari keberpihakan kebijakannya, bukan sekadar orasi,” ucap Yohanis.

BACA JUGA:  Ada Aksi Ambil Untung, Harga Sawit Turun Banyak

Politikus PDIP itu menilai Kementan tidak punya keberanian.

“Bagaimana bisa dari dana Rp 140 triliun, hanya Rp 6 triliun untuk petani rakyat? Ini menunjukkan memang enggak punya nyali," kata Yohanis.

BACA JUGA:  Terapkan Digitalisasi, Bisnis Kelapa Sawit Bisa Makin Melejit!

Yohanis juga mengatakan bahwa dari target peremajaan 180 ha, realisasi selalu minim.

"Enggak pernah tercapai targetnya, hanya 27 persen," ucap Yohanis.

Sementara itu, Mentan SYL mengeklaim, program Peremajaan Sawit Rakyat akan lebih maksimal menjangkau petani jika Kementerian Pertanian diberi wewenang mengelola dananya sendiri.

"Kalau PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) itu uangnya di Kementan, tidak seperti itu. Uangnya ada di mana, Bapak? Wibawa kita juga terbatas di situ,” kata SYL.

Menurut SYL, dana tersebut dikelola oleh beberapa menteri di bawah Menko Perekonomian.

“Tolong dipahami bahwa dalam rombongan ini bukan Kementan saja," kata Mentan SYL.(*)