GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebutkan masalah minyak goreng hingga saat ini masih belum tuntas.
Andre menilai, kebijakan larangan ekspor menunjukkan kalau Presiden Joko Widodo sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan.
"Sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana larangan ekspor, perlawanan sudah dimulai," kata Andre di DPR RI, Jumat (20/5/2022).
Dia menjelaskan, penolakan tersebut sudah terlihat sebelum Jokowi membuat kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Genderang perang sudah dimulai di saat ekspor masih berjalan secara normal," jelasnya.
Politikus Gerindra itu juga menyinggung soal kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada Februari 2022.
"Pada saat kebijakan tersebut diterapkan, langsung membuat minyak goreng menjadi langka," ungkap dia.
Namun, saat Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sidak, tiba-tiba minyak goreng melimpah.
Kemudian, setelah Mendag Lutfi selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi.
"Intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, mereka melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah," tutur Andre.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News