BPDPKS Tampung Dana Rp 69,7 Triliun, DPR RI Dorong Transparansi

GenPI.co - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Erma Rini meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) transparan soal dana sawit.

Sebab, BPDPKS menampung dana Rp 69,7 triliun.

"Kami di DPR selalu mendorong adanya transparansi, jadi intinya jangan ada dusta diantara kita," ujar Anggia di DPR RI, Rabu (25/5/2022).

BACA JUGA:  Gara-Gara India, Harga CPO Malah Anjlok, Bos Sawit Harap Sabar

Politikus PKB tersebut itu mengatakan, BPDPKS tidak menjabarkan informasi yang dibutuhkan dewan saat rapat dengan Komisi IV.

"Kebetulan saya Ketua Panja Kelapa Sawit saat ini, dua kali kami undang BPDPKS dan banyak hal yang kita nggak dapat jawaban. Mentok," katanya.

BACA JUGA:  Harga Sawit Naik Tajam, Pasar Waspadai Kebijakan DMO Indonesia

Anggia menambahkan dalam rapat BPDPKS cenderung menirukan apa yang disampaikan Komite Pengarah.

"Kita, ya memang hanya melakukan ini dan itu aja. Sesuai dengan instruksi dari Ketua komite pengarah yang diketuai oleh Menko Perekonomian," jelasnya.

BACA JUGA:  Minyak Goreng Masih Krisis, Dana Sawit BPDPKS Dikritisi DPR

Menurut Anggia, penggunaan dana sawit di BPDPKS sejauh ini jauh dari keterbukaan dan tak cukup proporsional.

Padahal sudah banyak catatan dan masukan sebenarnya untuk membuat kebijakan (di BPDPKS, red) itu lebih proper.

Anggia turut menyinggung soal subsidi minyak goreng dari dana BPDPKS.

"Saya setuju sebenarnya, subsidi ini adalah langkah jangka pendek untuk membantu masyarakat. Namun, bagaimana ini datanya? Kami sudah minta data itu berkali-kali, tapi tak kunjung ada," tutur dia.(*)