Turunkan Angka Stunting, BNPP Libatkan Camat di Perbatasan Kepri

GenPI.co - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar kegiatan pelatihan penanganan stunting di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 7-9 Juni 2022.

Sekretaris BNPP, Restuardy Daud menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas Camat dalam intervensi penanganan stunting, khususnya pada Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Kepri.

"Kegiatan dilaksanakan terutama dalam rangka pengembangan kapasitas (capacity building) bagi aparatur Kecamatan dan stakeholder terkait," ujar Restuardy Daud, Rabu (15/6).

BACA JUGA:  Bagaimana Cara Memenuhi Gizi Anak agar Tidak Kena Stunting?

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan itu juga menyebutkan pihaknya telah membuat pedoman terkait rembuk stunting di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurutnya, pedoman tersebut harus manfaatkan secara optimal dengan pelibatan para Camat di dalamnya.

BACA JUGA:  YAICI dan PP Muslimat NU Jangkau Stunting Tertinggi di Indonesia

Dalam kegiatan tersebut, BNPP turut mengundang berbagai narasumber untuk membekali para peserta dalam penanganan stunting di lapangan.

Adapun para Camat yang ikut dalam kegiatan ini adalah Camat dan Aparatur Kecamatan dari Lokpri Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna.

BACA JUGA:  Peran Penting PAUD Cegah Stunting, Simak Nih

Lebih lanjut, Restuardy menegaskan bahwa peran Camat sangat diperlukan untuk menjembatani program yang disusun di Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan.

Para Camat diharapkan dapat berperan dalam percepatan penurunan stunting, terutama untuk penyediaan data.

"Peran camat juga dapat dikuatkan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan seperti minilokarya yang diadakan minimal satu kali dalam satu bulan," jelasnya.

Kegiatan pelatihan tersebut juga diikuti oleh pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sementara itu narasumber yang dihadirkan di antaranya Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas dan Direktur Sinkronisasi UPD III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri. (*)