YLKI Desak Pemerintah Jokowi Bergerak Kendalikan Wabah PMK

GenPI.co - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan pemerintah Jokowi sampai saat ini belum memberikan rambu-rambu bahaya soal penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

"Saya melihat pemerintah belum mengkondisikan kegawatdaruratan sebagaimana wabah covid," tegas Tulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dia mengeklaim wabah PMK saat ini sama seperti wabah covid-19 yang kemudian naik level menjadi pandemi.

BACA JUGA:  YLKI Bongkar Kartel Bisnis Minyak Goreng, Sebut KPPU

"Karena yang terserang ini adalah binatang dan efeknya kalau tidak bisa dikendalikan secara baik akan berdampak pada konsumen akhir," katanya.

Tulus juga menjelaskan efek domino dari wabah PMK ini ialah kenaikan daging sapi di kemudian hari.

BACA JUGA:  YLKI Sentil Pemerintah Jokowi: Soal Dugaan Kartel Minyak Goreng

"Naiknya harga-harga pedagang daging karena banyak ternak yang mati dan pemerintah harus impor daging," jelas dia.

YLKI juga meminta pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan impor daging sapi.

BACA JUGA:  Vaksinasi dan Sertifikasi Hewan Bisa Kendalikan PMK, Kata YLKI

"Kami minta agar pemerintah melakukan review terhadap kebijakan impor daging yang saat ini zona based," ungkapnya.

Sebelumnya peraturan impor daging sapi ialah country-based.

"Kami minta agar bisa kembali ke policy country base yang mana impor itu dilkaukan dari negara yanv bebaa PMK," tutur dia.(*)