GenPI.co - Aksi unjuk rasa digelar oleh sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah sebagai bentuk protes penolakan pemberlakuan harga baru BBM.
Hal itu membuat pengamat politik Zaki Mubarak buka suara. Dia menilai demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
"Jadi, sah-sah saja mereka yang tidak puas, lalu turun jalan menggelar aksi demonstrasi," ujar Zaki kepada GenPI.co, Selasa (6/9).
Dia berharap aksi pendemo tidak bersikap anarkis. Polisi juga diminta tidak represif, dengan mengedepankan perspektif hak asasi manusia dalam menyikapi demo kenaikan harga BBM.
"Adanya demo besar-besaran ini menunjukkan adanya saluran demokrasi yang macet," tambahnya.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut pemerintah dan DPR gagal dalam komunikasi dan sosialisasi kebijakan itu.
"Untuk itu, yang berkembang adalah distrust atau ketidakpercayaan publik," tegasnya.
Sementara pemerintah menganggap subsidi BBM telah membebani APBN. Namun, masyarakat punya pandangan berbeda.
"Menurut masyarakat, pemerintah cari untung dan tidak peduli kesulitan ekonomi masyarakat," tuturnya.
Bagaimana pun kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News