GenPI.co - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten Subadri Ushuludin menyebut partai berlambang Kabah tidak sedang dalam perpecahan seusai pergantian ketua umum.
Menurutnya, pergantian ketua umum ditampuk pimpinan atas hal yang wajar.
Sebab, Suharso Monoarfa diketahui telah melanggar, membuat gaduh partai, dan mengusik keberadaan para kiai dengan pernyataan “amplop kiai”.
“Ada banyak hal yang melatarbelakangi pemberhentian Suharso. Jadi, tidak dengan serta-merta dipecat tapi berangkat dari sebab akibat,” tutur Subadri dalam Mukerwil II bertemakan Konsolidasi dan Sukseskan Pemilu 2024, di Hotel Le Semar, Tangerang, Banten, Jumat (9/9/2022).
Subadri menyebut, elektabilitas PPP beberapa waktu terakhir juga terus menurun. Oleh karena itu, para majelis partai harus mengambil langkah cepat untuk membenahinya.
“Saya tidak membayangkan jika para majelis di DPP tidak mengambil langkah cepat. Di daerah pun telah banyak demo dari berbagai pihak, terutama penyelamatan kiai. Maka, kami pun akan tunduk dengan keputusan Mukernas Senin (5/9) lalu,” ungkapnya.
Senada, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono yang hadir dalam Mukerwil II tersebut menegaskan bahwa PPP tidak sedang berkonflik, bersengketa, ataupun berselisih. Mardiono menuturkan, siapa pun pimpinan dan pengurus PPP harus tetap solid.
“PPP ini tempat perjuangan kita yang didirikan oleh para ulama untuk menjadi wadah umat, guna mencapai cita-cita agar rakyat sejahtera lahir batin. Maka, tidak ada tujuan selain kesejahteraan masyarakat apalagi untuk hal pribadi,” jelasnya.
Menurut Mardiono, terselenggaranya Mukernas di Banten beberapa waktu lalu yang menghasilkan keputusan baru telah melalui proses panjang, serta melibatkan semua komponen partai.
“Partai ingin Suharso menyelesaikan masalah yang timbul dan fokus menjalankan amanahnya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di kabinet Indonesia Maju,” tutupnya.
Dalam Mukerwil II ini juga turut dihadiri Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, Tokoh PPP Rusli Effendi, Sekretaris DPW PPP Banten Iskandar. Kemudian, Ketua dan Sekretaris DPC PPP se-Banten serta Badan Otonom se-Banten.
Adapun dasar hukum terselenggaranya Mukerwil II ada beberapa, salah satunya adalah amanah AD/ART PPP.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News