Timsus Presiden Tak Perlu Sampai Lacak Hacker Bjorka, Ini Alasannya

GenPI.co - Tim Khusus (Timsus) bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak perlu sampai melacak keberadaan hacker Bjorka.

Hal itu disampaikan Pakar Teknologi Informasi UGM Ridi Ferdiana.

Ridi menyarakan agar tim respons darurat yang dibentuk Presiden Joko Widodo berfokus memperkuat keamanan data saja tanpa melacak Bjorka.

BACA JUGA:  Hacker Bjorka Senggol Kasus Ferdy Sambo, Tito Karnavian Disebut

"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data, tetapi belum tentu 'hacker'-nya dia. Data yang tersebar umum terjual di deep web," katanya, dilansir dari Antara, Rabu (14/9).

Menurut Ridi, tim respons darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data serta menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.

BACA JUGA:  Pengamat Tantang Hacker Bjorka Buka Data Aliran Dana Formula E

Ridi menuturkan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.

"Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini," ujarnya.

BACA JUGA:  Hacker Bjorka Bikin Ketar-Ketir, Sebut Kapolri Listyo Sigit

Selain segera mengamankan data, menurut dia, pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.

Menurut dia, teror berupa peretasan data bukan hanya perlu diwaspadai oleh pemerintah, tetap juga semua institusi lain termasuk masyarakat dengan tidak mengabaikan keamanan data.

Regulasi yang disusun, kata dia, sebaiknya bukan sekadar bersifat mengancam tetapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya.

Selain itu, Ridi menegaskan agar semua pihak tidak mengabaikan dan menganggap remeh keamanan data.

"Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial, padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber," kata dia.

Seperti diketahui, tim respons darurat dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi terkait kebocoran data pemerintah yang diklaim dilakukan seorang peretas bernama Bjorka.

Rapat itu dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9). (ant)