GenPI.co - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur menduga Pemprov dan DPRD DKI Jakarta berpihak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua PC PMII Jakarta TImur Farhan Nugraha mengatakan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkesan tak tegas dalam menolak kenaikan harga BBM.
"Kami menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam merespons kebijakan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi," ucap dia di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Farhan menerangkan seharusnya Pemprov dan DPRD DKI Jakarta melayangkan pernyataan terbuka terkait penolakan kenaikan harga BBM.
Namun, mereka sama sekali tidak memberikan pernyataan terbuka, termasuk menyampaikan catatan kritis, terkait kenaikan harga BBM.
Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah indikasi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak mengedepankan keberpihakannya kepada masyarakat.
"Seharusnya catatan tetap dilakukan mengingat masyarakat telah dirugikan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi," ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta seharusnya juga bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
Sebab, Pemprov DKI Jakarta yang menjadi pemegang APBD terbesar di Indonesia memiliki lebih dari Rp 82,4 triliun.
Seperti diketahui, puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Demonstrasi tersebut digelar untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Adapun tuntunan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut, yaitu mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Selain itu, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan partisipasi publik dalam upaya mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News