Gubernur Kaltim Isran Noor Bikin Tenaga Honorer Bahagia, Solusinya Patut Ditiru

GenPI.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tanpa tedeng aling-aling menegaskan tidak bakal menghapus tenaga honorer yang ada di daerah tersebut.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dalam keterangan resminya di Samarinda, Kamis (13/10/2022).

Kebijakan menggembirakan Isran Noor tersebut dengan pertimbangan jika honorer dihapus, itu bisa menimbulkan pengangguran massal di tiap daerah.

BACA JUGA:  Tak Jadi Prioritas Pendataan, 150 Ribu Honorer Terancam PHK

"Saya berkomitmen tenaga honorer tidak akan dihapus," tegas Gubernur Kaltim Isran Noor.

Selain itu, Isran Noor tidak keberatan dengan penggantian istilah bagi pegawai yang tidak masuk kategori aparatur sipil negara (ASN) itu.

BACA JUGA:  Marah dan Kecewa, Honorer Beri Kritik Pedas kepada MenPAN-RB Azwar Anas

"Apakah nantinya diganti namanya sesuai nomenklatur," ungkap Isran Noor.

Eks Bupati Kutai Timur itu lantas mengungkap fakta bahwa di lingkup pemerintah terkecil, seperti desa juga memiliki tenaga penyuluh.

BACA JUGA:  Sempat Senang, Para Guru Honorer Kini Murka Lihat SSCASN

Ditambah lagi dengan komponen pendukungnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang jumlahnya 480.000 di seluruh tanah air.

Menurut Isran Noor, dari jumlah itu ternyata masih banyak yang berstatus honorer.

"Termasuk pengurus dan anggota Perhiptani Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya 265 orang juga masih banyak yang honorer," jelas Isran Noor.

Apalagi, kata Isran Noor, pemerintah hingga kini belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar pemerintahan sebagai solusi bila aturan penghapusan honorer diterapkan.

"Data yang saya dapatkan, tenaga honorer di seluruh Republik Indonesia jumlahnya lebih kurang tiga juta orang, itu termasuk honorer guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan," ungkap Isran Noor.

"Dampaknya secara tidak langsung menambah angka pengangguran serta menciptakan kemiskinan baru," sambungnya.

Isran Noor pun lantas menceritakan kunjungannya ke salah satu SD Negeri di Baturaden, Jawa Tengah.

"Dari sepuluh guru yang mengajar, ternyata hanya tiga yang berstatus PNS, sisanya tujuh guru adalah honorer dengan gaji Rp 300 ribu, pekerjaan sama dengan guru PNS," bebernya.

Oleh sebab itu, Gubernur Isran Noor bertekad tetap mempertahankan tenaga honorer bahkan mengupayakan meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Namun, mereka mensyukuri dan senang, itu baru satu sekolah. Lalu, kenapa tenaga honorer mau dihapus?" kata Isran Noor. (Ant/GenPI.co)