Pemerintah Dinilai Bermain dengan Timing dalam Memutuskan Suatu Kebijakan

GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menilai pemerintah cenderung bermain dengan timing dalam memutuskan suatu kebijakan sehingga membuat masyarakat lelah mengkritisi.

Kunto menilai pemerintah saat ini cenderung menyusutkan ruang sipil sehingga membuat pergerakan masyarakat dalam bentuk partisipasi digital atau yang tidak terlalu berisiko menjadi sangat tidak bermakna lagi.

Dia menerangkan salah satu penyebabnya, yakni pemerintah yang berusaha untuk memainkan timing.

BACA JUGA:  Detik-detik Putri Candrawathi Cerita ke Ferdy Sambo Soal Pemerkosaan

Dia mencontohkan soal kebijakan kenaikan BBM yang menjadi variabel penting itu berganti-ganti terus timing-nya.

"Sampai akhirnya kejadian betulan (pengesahan kebijakan, red), orang sudah capek protes," ucap dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

BACA JUGA:  Pemerintah Iran Mulai Melunak, Undang-undang Hijab Ditinjau

Kunto menganggap strategi pemerintah tersebut juga diterapkan dalam pengesahan RKUHP pada Selasa (6/12).

Dia menyebut pemerintah juga berupaya menggonta-ganti terus tanggal pengesahan.

BACA JUGA:  Wapres Maruf Amin Beri Peringatan Pemerintah Daerah untuk Antisipasi Bencana Alam

"Yang terakhir itu beberapa hari lalu masih 16 Desember 2022, tiba-tiba dimajukan jadi 6 Desember 2022," kata dia.

Terkait hal itu, Kunto menilai pemerintah tengah mengambil eksperimen sepinya media sosial dalam mengkritisi kebijakan.

Dia menganggap masyarakat sudah capek dibohongi dalam penentuan pengesahan.

"Nanti pikirnya sudah capek-capek (menolak, red) ternyata tidak jadi lagi, dibohongi," tuturnya.

Menurut Kunto, pergantian timing menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah paling tidak untuk discouraging digital participation. (*)