GenPI.co - TikToker bernama Bima yang tengah viral lantaran mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung terkait pembangunan sarana dan prasarana publik menjadi sorotan banyak pihak.
Pengamat media sosial Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai hal tersebut adalah wajar di era demokrasi digital.
"Era demokrasi digital berbasis media sosial itu 'kan memiliki karakter partisipatoris, sehingga yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif kewargaan terhadap jalannya pemerintahaan," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/4/2023).
Bambang menyebut bentuk partisipasi tersebut antara lain melalui pengawasan hingga melakukan protes digital dengan memanfaatkan media sosial.
"Justru aksi protes di era demokrasi digital melalui media sosial itu perlu terus dikampanyekan. Tujuannya agar terjadi pengawasan yang aktif terhadap kinerja pemerintahan daerah," jelasnya.
Menurut dia, tanpa ada pengawasan yang aktif dari publik melalui saran dan kritik, bisa dipastikan tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan berpeluang timbulnya praktik kecurangan.
Selain itu, lanjut Bambang, era demokrasi digital membuat setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan yang timpang, asalkan bukan ujaran kebencian.
"Artinya, para pejabat publik di daerah sejatinya harus berani legowo untuk bisa menerima berbagai kritikan dan bukan justru antikritik. Bagi para pejabat daerah hendaknya tidak terlalu alergi dengan kritikan publik terutama para warganet," ucapnya.
Ketika kritikan tersebut memiliki bukti yang jelas, Bambang mengingatkan untuk ditampung dan didengarkan.
"Kalau pejabat daerah masih mengedepankan sikap antikritik di era media sosial, tentu akan bisa menjadi bumerang," tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News