Kerja Sama dengan Kementerian ATR/BPN, PLN: Permasalahan Aset Dapat Diselesaikan

GenPI.co - PT PLN (Persero) bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menjalin kerja sama.

Kerja sama yang dimaksud mengenai pendaftaran tanah, asistensi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta pengadaan tanah dan penanganan permasalahan tanah PT PLN (Persero).

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian ATR/BPN Donny Erwan Brilianto mengatakan pihaknya saat ini juga sedang menggalakkan alih media bagi sertifikat-sertifikat yang ada untuk menjadi elektronik.

BACA JUGA:  Usung Kesetaraan Gender, PLN UIP JBT Dukung Perempuan Bersaing di Dunia Bisnis

"Jadi, masing-masing di Unit Induk (PLN) ini mulai mendaftarkan akunnya supaya bisa langsung dijadikan sertifikat elektronik," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/8/2023).

Menurut Donny, pengalihan media sertifikat menjadi sertifikat elektronik akan sangat baik bagi BPN dan pemilik sertifikat.

BACA JUGA:  PLN Bangun Sarana untuk Dukung Penyaluran Air Bersih di Kabupaten Sumedang

Pasalnya, hal itu makin memudahkan kedua belah pihak dalam memeriksa data yuridis maupun data fisik sertifikat tersebut.

Executive Vice President Legal Aset Properti Dan Perizinan Terintegrasi PT PLN (Persero), Lindasari Hendayani menyebut pada tahun ini PLN memiliki target sertifikasi sebanyak 6.519 persil sertifikat yang terdiri dari 5.836 Hak Guna Bangunan (HGB) Baru dan 683 HGB Perpanjangan.

BACA JUGA:  Demi Mengaliri Listrik Sampai ke Pelosok, Srikandi PLN Tempuh Jarak 178 Km

"Hingga semester I tahun ini, telah terbit sertifikat sebanyak 3.031 persil atau 46,49 persen di seluruh Indonesia," ujarnya.

Untuk Wilayah Jawa, Madura, dan Bali ditargetkan pada 2023 sebanyak 2.265 persil sertifikat dan telah terbit sertifikatnya sebanyak 1.403 persil atau 61,94 persen.

"Kolaborasi ini akan memungkinkan kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dengan lebih baik dan mencapai tujuan bersama dalam membangun wilayah yang lebih baik," terangnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) Djarot Hutabri EBS mengatakan sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin ini membuat permasalahan aset dapat diselesaikan secara paripurna.

"PLN tidak dapat menjalankan tugas ini sendirian, dan diperlukan dukungan besar dari Kementrian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah Jawa, Madura dan Bali," ucapnya.

Djarot juga tidak menampik bahwa masih terdapat banyak aset tanah PLN yang belum bersertifikat dikarenakan beragam kendala.

"Kita berharap permasalah-permasalahan yang menghambat proses penerbitan sertifikat aset dapat teratasi dan menghasilkan tujuan yang diharapkan bersama" tuturnya. (*)