GenPI.co - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ribuan buruh bakal kepung Kantor Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penolakan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020. Demo tersebut berlangsung Rabu (30/10).
"Untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan UMP," ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa (29/10).
Said Iqbal mengatakan kenaikan UMP dan UMK tahun 2020 sebesar 8,51 persen berasal dari formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan dalam Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019.
BACA JUGA: Soal Kenaikan UMP DKI, Semoga Anies Berpihak Pada Buruh
Surat edaran itu mengatakan UMP 2020 akan diputuskan per 1 November 2019. Di sisi lain, UMK diumumkan pada 21 November 2019.
Pria yang juga Presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Indonesia) itu menambahkan, buruh menuntut agar PP 78/2015 segera direvisi sesuai janji dari Presiden Joko Widodo ketika bertemu perwakilan buruh.
"Baru setelah itu, melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar sebagai dasar penetapan nilai UMP/UMK," ujar Said Iqbal.
BACA JUGA: Jalur Sepeda Kebanggaan Anies Belum Ramah Bagi Pengguna
Said Iqbal menjelaskan, jumlah item KHL yang dipakai untuk survey adalah 78 item sesuai hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional.
"Perkiraan KSPI, jika menggunakan 78 item KHL maka kenaikan UMP 2020 adalah berkisar 10 hingga 15 persen," kata Said Iqbal.
Selain berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, nantinya buruh dari Banten, Jawa Barat, dan Jakarta akan melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 31 Oktober 2019.
"Secara bergelombang, KSPI dan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi di 100 kabupaten/kota basis industri," kata Said Iqbal. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News