GenPI.co - Banjir yang melanda di Jakarta membuat ribuan warga mengungsi. Belum lagi kerugian materi akibat dampak banjir. Lalu, perlukah Pemprov DKI mengeluarkan status darurat bencana?
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Marwan Dasopang menilai perlu status darurat bencana banjir yang telah terjadi sejak Rabu (1/1) dan telah menimbulkan korban jiwa.
BACA JUGA: Ciledug Masih Banjir 1 Meter, Akses ke Jakarta Terputus
"Dampak banjir ibu kota tahun ini tergolong luar biasa, ada korban jiwa, ribuan pengungsi, hingga kerugian material dari warga yang sangat besar," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (2/1).
Marwan menjelaskan dengan menetapkan status darurat bencana, Pemprov DKI Jakarta akan mudah mengambil langkah penanggulangan bencana.
Menurut dia, dengan menimbang luasan bencana maupun dampak yang ditimbulkan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan langkah cepat baik tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi pascabencana.
"Dengan status darurat bencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga bisa meminta bantuan ke pemerintah pusat guna memudahkan proses tanggap darurat maupun rehabilitasi pascabencana," ujarnya.
BACA JUGA: Awas, Wabah Penyakit Kencing Tikus Pascabanjir
Marwan yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan,korban meninggal akibat bencana banjir di kawasan DKI Jakarta tercatat delapan orang dan jumlah pengungsi mencapai 19.097 orang.
Sementara itu, menurut dia, proses penanganan pengungsi banyak dikeluhkan warga karena bantuan logistik tidak segera turun serta banyak warga yang secara swadaya mendirikan posko-posko pengungsian secara mandiri karena lambannya kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta.
"Fakta ini harus ditangkap Gubernur DKI Jakarta agar dengan rendah hati menetapkan status darurat bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan korban. Sudahi ego sektoral kalau mengurus bencana," tandasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News