Kemenpar Sosialisasikan Input Data 3A Berbasis Digital.

Go Digital makin digalakkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Untuk menggaungkan 3A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi), Kemenpar mengembangkan aplikasi berbasis digital. Untuk mengawalinya, yang disasar wilayah Bali, NTT, NTB se-Sulawesi dan se-Maluku.

Sosialisasi pun digelar di Hotel Margo City, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/11). Dalam sosialisasi ini, Kemenpar menghadirkan tiga narasumber. Di antaranya Danang Rahardian (Analis Kebijakan), Taufiq Istiqlal dan Anggun Nugraha (Tenaga Ahli IT Kemenpar). Pesertanya, perwakilan dari 81 Dinas Pariwisata yang ada di Bali, NTT, NTB, se-Sulawesi dan se-Maluku.

Danang Rahardian memaparkan mengenai Pemanfaatan Data Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata. Dia juga menjelaskan bagaimana cara mengemas destinasi wisata menjadi sebuah produk yang bisa dijual.

Sementara, Taufiq Istiqlal memaparkan cara Penginputan Data dan Informasi 3A Berbasis Digital dan juga Praktek Penginputan Data dan Informasi 3A oleh peserta.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman mengatakan, pengimputan data berbasis digital ini penting. Sebab, daerah harus proaktif memberikan informasi perkembangan 3A di daerahnya masing-masing.

"Karena data itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kita terjun langsung ke daerah yang begitu banyak memakan banyak biaya. Dengan adanya data akurat dari daerah, ini akan memudahkan pusat menentukan strategi dan kebijakan kedepan," ujar Dadang

Sementara Asdep Pengembangan Destinasi Regional III Harwan Wirasto mengungkapkan, sebenarnya aplikasi ini masih dalam penyempurnaan. Dan wilayah regional III area IV dijadikan pilot project. Sebab, kedua wilayah tersebut dinilai yang paling minim infrastrukturnya. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus.

"Namun pada prakteknya, justru dari wilayah III ini responnya luar biasa. Data yang mereka input ke aplikasi digital ini cukup luar biasa. Sehingga kami putuskan untuk segera disosialisasikan sambil menyempurnakan aplikasi," ujar Harwan.

Harwan menjelaskan, pemerintah pusat membutuhkan peta kondisi destinasi wisata. Data diinput daerah meliputi kondisi aksesibilitas seperti apa? Amenitasnya sudah berapa banyak? Keunggulan atraksinya apa saja?

"Akan ditunjuk satu orang atau tim oleh daerah untuk mendapatkan data-data itu. Perkembangan dan kekurangan juga bisa diinput. Sehingga kita tau dukungan apa yang akan diberikan. Contohnya terkait akses, kita bisa langsung sampaikan data yang ada ke departemen yang menangani," ujar Harwan

Harwan menambahkan, data ini juga menjadi penting bagi daerah. Dengan akurasi data tersebut, salah satunya bisa meningkatkan optimisme calon investor.