Nunggu 10 Tahun, Kemenpora Akhirnya Raih WTP dari BPK

GenPI.co - Kemenpora berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini kali pertama Kemenpora meraih WTP setelah menunggu selama sepuluh tahun.

BACA JUGA: Menpora Terus Dorong Pemuda Jadi Pengusaha

Kemenpora kali terakhir mendapatkan status WTP dari BPK pada 2009.

Bahkan Kemenpora sempat turun pada level 3 opini TMP pada 2015-2016.

Menpora Zainudin Amali yang menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengatakan, WTP 2019 harus terus dipertahankan.

“Ini menjadi tanggungjawab atas keuangan negara yang masuk dalam anggaran Kemenpora,” kata Zainudin di Kemenpora, Rabu (22/7).

WTP sendiri merupakan opini audit yang dikeluarkan BPK apabila laporan keuangan dianggap bebas dari kesalahan menyajikan material.

Perusahaan maupun instansi pemerintah yang mendapatkan WTP dianggap sudah menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak material dan tak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan

"Hasil ini menggembirakan sekaligus menjadi tantangan kita untuk mempertahankan,” sambung Zainudin.

Dia menambahkan, meraih predikat WTP memerlukan usaha yang sangat besar.

“Menurut saya, mempertahanakan jauh lebih berat dan lebih besar terhadap image yang kurang baik di masyarakat tentang Kemenpora," ujarnya. 

Dia meyakini komitmen dan kinerja yang baik akan membuat Kemenpora makin bagus.

Zainudin bersama jajarannya bertekad menggerakkan Kemenpora hingga lima tahun kedepan dengan lima program prioritas.

Salah satunya adalah perbaikan tata kelola yang selama ini menjadi kelemahan Kemenpora.

Program prioritas kedua, ketiga, serta keempat adalah tentang kepemudan dan keolahragaan.

"Saya yakin jika tata kelolanya baik, yang lain akan menjadi baik. Jika tata kelolanya buruk, pasti kegiatan dan program apa pun tidak akan menghasilkan hasil yang baik," sambung Zainudin.

Dia melakukan review semua regulasi yang ada di Kemenpora untuk mempercepat pelayanan publik.

Dahulu, lanjut Zainudin, Kemenpora terkenal dengan pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit belit sehingga harus diperbaiki.

"Semua tidak akan berhasil hanya dengan perintah dan arahan tanpa dukungan para pejabat,” kata dia.

Dia juga menekankan bahwa setiap program yang akan dikeluarkan harus jelas output, outcome, dan kemanfaatannya di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Menpora Zainudin Amali Soroti Kualitas Pelatih Indonesia

"Jika ada program yang muncul tanpa bisa mengait lima program prioritas dan ukurannya tidak sesuai kemanfaatannya di tengah masyarakat, harus dicoret dan diganti," ujarnya. (*)