GenPI.co - DPRD DKI Jakarta saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Hal itu terjadi lantaran mereka mengusulkan kenaikan pendapatan di tengah pandemi Covid-19.
Kenaikan itu dalam usulan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta membuat jumlah yang diterima masing-masing anggota mencapai Rp 8,38 Miliar atau Rp 8.383.791.000.
BACA JUGA: Pendapatan DPRD DKI Selangit, Denny Siregar Bongkar Detailnya
Artinya, masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik usulan kenaikan tersebut. Menurutnya, tak ada alasan untuk mendukung permintaan tambahan anggaran fantastis DPRD DKI tahun 2021.
"Kondisi keuangan mungkin salah satu alasannya, karena banyak hutang yang masih membebani Pemprov DKI Jakarta, sehingga kebutuhan untuk efisien tak terelakkan," kata Lucius kepada GenPI.co, Rabu, (2/11).
Lucius menilai usulan kenaikan anggaran tersebut membuktikan bahwa DPRD tidak peduli kepada masyarakat.
Harusnya, kata Lucius, kelebihan anggaran itu dapat dialokasikan untuk membantu rakyat yang kesulitan di tengah pandemi.
"Permintaan kenaikan anggaran ini sama sekali tak mencerminkan kepedulian DPRD sebagai wakil rakyat untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat itu," jelasnya.
Lucius menambahkan, kinerja DPRD saat ini juga sangat jauh dari harapan. Oleh karena itulah tak ada alasan meyakinkan untuk memberikan apresiasi kepada mereka melalui kenaikan tunjangan.
BACA JUGA: Akhirnya, Rizieq Shihab Legowo, Melunak dan Memohon Maaf
Lucius menilai para anggota DPRD didorong oleh nafsu untuk memperkaya diri. Selain itu, kenaikan gaji hanya akan makin memanjakan mereka.
"DPRD nampak didorong oleh nafsu untuk memperkaya diri dengan usulan kenaikan tunjangan yang fantastis. Ini seperti korupsi yang dilegalkan saja," tutupnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News