GenPI.co - Nomor induk pegawai (NIP) bagi sebagian besar honorer K2 yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil rekrutmen Februari 2019 tak kunjung terbit.
Akibatnya, puluhan ribu honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 terancam tidak terima gaji bulan ini.
Hal ini mengingat sejumlah daerah sudah tidak memasukkan anggaran honorer K2 dalam APBD.
Tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK 2019, sudah diusulkan mendapatkan NIP sehingga gajinya masuk APBD untuk belanja pegawai.
Namun, pemberkasan yang sudah dilakukan sejak Desember 2020 baru sedikit yang tuntas dan keluar NIP-nya serta SK.
"Proses lambat begini karena BKN juga," kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih belum lama ini.
Dengan kejadian ini, lanjutnya, makin panjang proses pengangkatan PPPK, kian terabaikan juga nasib mereka.
Sejumlah daerah sudah tidak memasukkan nama honorer K2 yang sudah diusulkan NIP PPPK ke dalam alokasi anggaran APBD mulai Januari 2021.
BACA JUGA: Lulus Seleksi ASN 2019, CPNS Sudah Syukuran, PPPK Masih Tak Jelas
"Jadi kawan-kawan honorer K2 tidak terima gaji lagi bulan ini. Lantas yang mau kasih makan mereka siapa?," keluh Titi.
Guru honorer K2 di Kabupaten Banjarnegara ini mengaku masih lebih beruntung, karena Pemda masih mendata mereka meskipun sudah diusulkan NIP PPPK dan telah pemberkasan sejak Desember 2020.
"Proses NIP PPPK lama sekali. Sampai kapan kami dizalimi terus," tandas Tiri.
BACA JUGA: DPR Tetap Ngotot Guru Honorer Tua Jadi ASN Tanpa Seleksi PPPK
Seperti diketahui, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan saat ini sudah diterbitkan 9.560 NIP PPPK hasil seleksi 2019
Jumlah tersebut baru 29,97 persen dibandingkan total NIP yang harus segera dituntaskan.
Usulan penetapan NIP PPPK yang masuk ke BKN per 19 Januari 2021 mencapai 31.902. Berarti masih ada 22.342 PPPK yang lolos seleksi 2019 yang belum terima NIP. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News