GenPI.co - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 belum menjadi syarat masyarakat dalam bepergian.
"Bahkan WHO sendiri belum mensyaratkan vaksin menjadi salah satu syarat dalam pelaku perjalanan karena seseorang yang sudah divaksin itu masih memungkinkan untuk dirinya tertular," ujar Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).
BACA JUGA: KKP Fokus Jaga Benur, Kali Ini Benih Bening Lobster di Padang
Lebih lanjut, menurutnya, vaksin Covid-19 hanya untuk memproteksi diri sendiri dan jumlah masyarakat Indonesia yang telah divaksin saat ini belum mencapai 70 persen.
"Sementara ini kan kita masih belum mencakup 70 persen sehingga kekebalan kelompok belum terjadi," jelas dia.
Sebab itu, hingga saat ini orang yang hendak berpergian di Indonesia masih diwajibkan untuk melakukan tes rapid, test antigen atau tes polymerase chain reaction (PCR).
Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengetahui apakah orang tersebut tertular virus corona atau tidak.
"Sampai saat ini vaksinasi belum menjadi kebijakan untuk pelaku perjalanan," kata Nadia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sertifikat vaksinasi covid-19 bisa diterapkan sebagai pengganti hasil tes swab PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan.
"Kalau bisa vaksin itu jangan ditakut-takuti konsekuensi pidana, tetapi diberikan iming-iming benefit-nya apa," ujar Budi, Kamis (14/1/2021) lalu.
BACA JUGA: Indonesia Belum Dapat Kuota Haji 2021, Kemenag Tetap Optimistis
Budi juga mewacanakan, bagi mereka yang sudah disuntik vaksin covid-19 akan mendapatkan sertifikat dalam bentuk digital.
"Sehingga kalau mau terbang atau pesan tiket, tidak usah menunjukkan (bukti) PCR tes atau antigen. Dengan menggunakan electronic health sertification itu, dia langsung bisa lolos dan itu terintegrasi," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News