GenPI.co - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mendukung penuh percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat.
Dalam upaya percepatan itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar menggelar rapat virtual membahas dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan monumen tersebut, Rabu (3/3).
BACA JUGA: Pesan Menohok Mahfud MD Untuk Pejabat Kemenko Polhukam, Tajam!
"Pak Menko Polhukam sungguh-sungguh berharap agar pembangunan monumen bela negara ini bisa berjalan dengan baik, karena itu peran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi sangat penting," ujar Gaffar.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan bahwa kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini merupakan keinginan masyarakat Sumbar yang sudah lama.
Masyarakat bahkan telah menghibahkan tanah 50 ha untuk pembangunan ini, sejak tahun 2012.
Dengan merujuk periode, jadi sudah 9 tahun terhenti pembangunannya.
“Dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana dengan melibatkan para kementerian dan lembaga terkait,” ujar Mahyeldi.
BACA JUGA: Kemenko Polhukam Terima Banyak Laporan Soal Konflik Pertanahan
Diketahui, pembangunan monumen ini dilakukan di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 hektare.
Selain itu, lokasi Tugu Bela Negara berada di tiga tempat, yakni Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News