GenPI.co— Pemerintah berencana memangkas sejumlah perizinan yang disebut-sebut menjadi kendala masuknya investasi asing ke Tanah Air. Salah satu yang akan dihapus adalah izin mendirikan bangunan (IMB).
Rencana menghapus IMB tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil saat Rakornas Kadin Indonesia bidang properti belum lama ini.
Baca juga:
Hapus IMB, Gantinya? Sofyan Djalil Cerita Pengalaman di Helsinki
Siap-siap Ya, Pemerintah Mau Hapus IMB!
IMB akan diubah menjadi ketentuan standar persyaratan.
Bagaimana tanggapan pengamat properti atas rencana ini?
“IMB masih diperlukan. Supaya kota itu tata ruangnya tak berantakan,” kata Ferry Salanto, Senior Associate Director Research PT Colliers International Indonesia kepada GenPI.co, Jumat (20/9/2019).
Ia mengatakan IMB selalu mempertimbangkan faktor alam, peruntukan suatu zonasi sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). Dalam pelaksanaannya pun, petugas mengawasi antara realisasi dengan izin yang dikeluarkan.
“Kalau standar dibuat ketetapannya nasional, berlaku umum, akan sulit. (Dalam pembangunan) harusnya spesifik bisa beda (satu tempat dengan lainnya). Misal faktor alam, tanah labil, pondasinya harus bagaimana. (Dengan) IMB sesusai ketentuan berlaku,” kata pengamat properti, Ferry.
Namun, ia memuji semangat pemerintah yang ingin menghapus IMB untuk meningkatkan investasi asing ke dalam negeri.
“Menurut saya semangat oke. Mau meningkatkan investasi dengan mempermudah proses perizinan. Tapi kalau masalah IMB, kami pikir izin ini tetap perlu,” kata Ferry.
Ferry mengatakan lebih baik jika pemerintah bukan menghapus IMB melainkan memikirkan bagaimana cara mempermudah proses perizinannya.
“Paling pas adalah proses dipersingkat, lebih efisien, proses dan biaya harus transparan. Tiap pengusaha (bisa memprediksi lama terbitnya IMB, mulai dari) diajukan izin dan biayanya,” kata Ferry.
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News