Dipertanyakan Soal BPJS Kesehatan Datangi Rumah Penunggak Iuran

GenPI.co - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mempertanyakan rencana BPJS Kesehatan yang akan mendatangi rumah penunggak iuran.

“Selama ini memang BPJS Kesehatan telah melakukan penagihan via telpon dan secara persuasif. Namun bila ada rencana BPJS Kesehatan mendatangi dan menagih sampai dapat, itu menyalahi aturan PP Nomor 86/2013,” kata Timboel kepada GenPI.co, Sabtu (2/11/2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86/2013 adalah regulasi tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Batuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Akan Datangi Pemilik Rumah Penunggak Iuran

“Tidak boleh ada paksaan dalam proses penagihan,” ujar Timboel.

Ia mengatakan yang diatur di PP 86/2013 adalah surat peringatan untuk penagihan. 

Adanya denda bila tidak dibayarkan, dan BPJS akan menyurati lembaga-lembaga agar tidak memberikan pelayanan publik bagi peserta yang menunggak iuran.

BACA JUGA: Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, BPJS Watch: Terlalu Berat!

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengemukakan akan menempuh langkah persuasif bagi para penunggak iuran.

 “Nanti peserta yang terdaftar kemudian menunggak itu kami harus lakukan penagihan. Tentu kami menggunakan cara-cara yang paling lembut, ” ujar Fachmi.

Namun, jika dalam waktu tiga bulan tidak bayar iuran BPJS Kesehatan, maka pihaknya akan melakukan penagihan langsung sampai mereka membayar tunggakan tersebut.

“Artinya penagihan langsung, diingatkan lagi diingatkan lagi," tegas Fachmi.

Berikut isi pasal 5 ayat (2) PP Nomor 86/2013:

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.