GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto menilai Indonesia dirongrong ideologi parsar bebas dan neoliberalisme.
“Indonesia kan menganut paham ekonomi Pancasila yang berdasarkan sosial keakraban, ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Akan tetapi faktanya lain,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Jumat (19/3/2021).
BACA JUGA: Wow! Raja Otomotif di Indonesia, 4 Merek Mobil Kuasai Pasar
Menurut Satyo, undang-undang tidak memperbolehkan menjual bahan bakar minyak (BBM) yang disesuaikan oleh mekanisme pasar. Karena Indonesia tidak menganut pasar bebas.
Akan tetapi, menurutnya, penerapannya di Tanah Air berbeda.
“Faktanya apa? Direkayasa sedemikian rupa. Di adendum itu undang-undang terkait Minyak dan Gas Bumi itu. Akhirnya bahan bakar bisa naik turun tanpa persetujuan DPR,” ujarnya.
Selain itu, Satyo juga menilai bahwa paham neoliberalisme telah disusupkan oleh oligarki. Menurutnya, oligarki tersebut juga sudah tersebar di dalam partai-partai politik.
“Parlemen hari ini ‘sudah’ menjadi perpanjangan tangan dari oligarki. Bukan tanpa alasan, semua aturan atau undang-undang yang bernafaskan neoliberalisme selalu diloloskan,” ujarnya.
BACA JUGA: Makan Pastel jadi Bahagia, Wanita Ini Buat yang Kekinian & Laris
Satyo juga menilai bahwa oligarki membutuhkan kestabilan dan harus sustainable.
Oleh sebab itu, kelompok elite ini akan terancam apabila ada perbedaan kepemimpinan baru yang menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News