GenPI.co - Uni Afrika telah menyerukan transisi demokrasi dalam 18 bulan di Chad, di mana kepemimpinan militer mengambil alih pada April setelah penguasa veteran Idriss Deby meninggal di garis depan saat tentaranya memerangi pemberontak.
Pemerintahan militer baru, yang dipimpin oleh putra jenderal bintang empat Deby, Mahamat, telah menunjuk kepemimpinan sipil transisi dan berjanji pada 20 April untuk mengadakan pemilihan dalam waktu 18 bulan.
BACA JUGA: Sebelum Gencatan Senjata, Hamas Mau Gelar Aksi Pemungkas! Tapi...
Uni Afrika menggarisbawahi kebutuhan mutlak untuk transisi menuju rezim demokrasi yang akan dicapai dalam waktu 18 bulan.
Dilansir Aljazeera, Sabtu (22//5/2021), AU mengatakan pihaknya secara tegas menolak segala bentuk perpanjangan masa transisi, dan bersiap melakukan penekanan. Hal ini tentu akan berdampak pada warganya.
Militer telah mengumumkan kemenangan setelah operasi selama sebulan melawan pemberontak di barat laut negara Sahel.
Idriss Deby, yang memimpin negara itu selama 30 tahun, tewas setelah terluka dalam pertempuran dengan Front for Change and Concord in Chad (FACT), sebuah kelompok bersenjata besar dengan pangkalan belakang di Libya.
Juru bicara Dana Moneter Internasional Gerry Rice mengatakan dana tersebut melanjutkan pertemuan untuk merestrukturisasi hutang Chad meskipun negara tersebut dijalankan oleh pemerintah militer.
"Saya dapat memberitahu Anda bahwa komite kreditur mengadakan pertemuan teknis awal pekan ini, dan pertemuan lanjutan direncanakan untuk minggu depan," kata Gerry Rice dalam keterangannya.
Pada Januari, Chad menjadi negara pertama yang meminta restrukturisasi utang di bawah mekanisme baru yang ditetapkan tahun lalu oleh G20.
Negara ini telah berjuang dengan beban hutang yang berat yang diperburuk oleh penurunan yang disebabkan oleh Covid-19, yang menenggelamkan harga minyak ekspor utamanya.
Negara ini juga termasuk di antara beberapa negara di Afrika yang menghadapi beban utang yang tinggi, dan Ethiopia serta Zambia telah membuat permintaan keringanan utang yang serupa.
Sebelumnya, pada akhir Januari, pemberi pinjaman krisis yang berbasis di Washington mengumumkan perjanjian interim empat tahun di bawah Fasilitas Kredit yang Diperpanjang dan Fasilitas Dana yang Diperpanjang, keduanya dipandang sebagai langkah yang diperlukan dalam merestrukturisasi utang Chad.
BACA JUGA: Surat Albert Einstein Terjual Rp17 Miliar, Isinya Rumus Dahsyat
Namun, dewan eksekutif IMF belum menyetujui program tersebut. Menurut data dana, utang luar negeri Chad mencapai 25,6 persen dari PDB pada akhir 2019.
"Chad sangat membutuhkan keringanan utang untuk membantu pulih dari krisis ini, dan keberhasilan dengan permintaan kerangka umum (Chad) juga akan membantu lebih banyak negara melangkah maju jika mereka membutuhkan restrukturisasi utang," tutur Rice.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News