Beli Jet Tempur dari Rusia, Junta Militer Myanmar Makin Digdaya

GenPI.co - Rusia berencana mengekspor jet tempur Sukhoi Su-30 ke rezim militer Myanmar. Hal tersebut diungkap seorang pejabat kerjasama pertahanan atas, Jumat (23/7).

Moskow terus mendukung Myanmar dengan kesepakatan senjata dan kunjungan delegasi militer menyusul penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint tahun ini.

Melansir Deutsche Welle, Dmitry Shugayev, kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis-Militer, mengatakan Rusia terus mengimplementasikan rencana untuk mengirimkan jet Su-30 dan pesawat latih Yak-130 ke Myanmar.

BACA JUGA:  Kondisi Makin Panas, Teriakan Anti-Diktator Menggema di Iran

Rusia telah setuju untuk menjual enam pesawat Su-30 ke Myanmar pada tahun 2018, ketika tentara berada di tengah-tengah serangan militer terhadap gerilyawan Rohingya yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.

Shugayev menambahkan bahwa angkatan udara Myanmar saat ini mengoperasikan jet tempur Yak-130 dan MiG-29 buatan Rusia.

BACA JUGA:  Petinggi Hizbullah Tewas di Suriah, Kena Rudal Israel?

Setelah kudeta militer pada bulan Februari, data bea cukai Rusia menunjukkan junta Myanmar mengimpor $ 14,7 juta peralatan radar bulan itu. 

Sebelumnya, ada pula pengiriman barang-barang rahasia terkait pertahanan senilai $96 juta pada bulan Desember.

BACA JUGA:  Rusia Mulai Bangun Pesawat Hari Kiamat, Teknologinya Mengerikan!

Pengawas internasional mengatakan Myanmar telah menghabiskan $807 juta untuk impor senjata Rusia selama dekade terakhir.

Ini menjadikan Rusia sebagai pengekspor militer No. 2 negara itu setelah China.

Selama kunjungannya ke Naypyitaw pada bulan Januari, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu setuju untuk memasok Myanmar dengan sistem rudal permukaan-ke-udara Pantsir-S1, drone pengintai Orlan-10E, dan peralatan radar.

Amerika Serikat telah menangguhkan kesepakatan perdagangan dengan Myanmar sampai kepemimpinan demokratis dipulihkan.

Beberapa perusahaan Singapura, termasuk perusahaan yang menjual produk anti-drone ke polisi Myanmar, telah membatalkan kesepakatan mereka.

Uni Eropa menuduh Rusia menghalangi tanggapan internasional yang terkoordinasi terhadap kudeta 1 Februari di Myanmar dan kekacauan yang dihadapinya sejak itu. 

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menuduh Moskow "melegitimasi" "upaya kudeta yang brutal dan melanggar hukum" di negara itu.(MN)