GenPI.co - Korea Utara pada hari Minggu (3/10) mengecam Dewan Keamanan PBB dan menuduh negara-negara anggotanya bermain-main dengan bom waktu.
Kecaman tersebut menyusul langkah lembaga itu yang mengadakan pertemuan darurat mengenai uji coba rudal terbaru negara itu.
Pyongyang mengatakan pada hari Jumat (1/10) bahwa pihaknya telah berhasil menembakkan rudal anti-pesawat.
Aksi itu adalah yang terbaru dalam serangkaian langkah peningkatan ketegangan oleh negara bersenjata nuklir tersebut, yang sampai saat ini menunggu waktunya sejak perubahan dalam pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada Januari.
Pada bulan September, Korea Selatan meluncurkan apa yang dikatakan sebagai rudal jelajah jarak jauh.
Kemudian pada awal pekan ini negara itu menguji apa yang digambarkan sebagai rudal hipersonik, yang menurut militer Korea Selatan tampaknya berada dalam tahap awal pengembangan.
Tes tersebut mendorong negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat di Korea Utara pada hari Jumat, yang diserukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.
Mski berakhur tanpa pernyataan, tapi pertemuan tersebut tetap membuat marah Pyongyang, yang menyebutnya sebagai "perambahan liar" pada kedaulatannya dan "provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi".
"Menuntut agar kami melepaskan hak kami untuk membela diri berarti ekspresi dari niatnya untuk tidak mengakui DPRK sebagai negara berdaulat," kata Jo Chol Su, direktur Departemen Organisasi Internasional di kementerian luar negeri Korea
DPRK adalah singkatan untuk nama resmi negara Korea Utara yakni Democratic People's Republic of Korea.
"Saya menyatakan keprihatinan yang kuat atas fakta bahwa DK PBB menghibur dirinya sendiri dengan 'bom waktu' yang berbahaya kali ini," tambahnya dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi KCNA.
Korea Utara memiliki sejarah panjang dalam menggunakan uji senjata sebagai bagian dari proses yang dikalibrasi dengan hati-hati untuk mencoba meneruskan tujuannya.
Pada hari Rabu, pemimpin negara itu Kim Jong Un mengecam tawaran pembicaraan berulang-ulang dari Washington tanpa prasyarat sebagai "trik kecil", menuduh pemerintahan Biden melanjutkan "kebijakan bermusuhan" dari para pendahulunya.
Di bawah Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan perwakilan Korea Utara, sambil mengatakan akan mengupayakan denuklirisasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News