GenPI.co - Pegawai negeri sipil atau PNS Iran di salah satu sektor paling kuat di negara itu yakni peradilan, mengadakan demonstrasi yang pada hari Minggu (9/1).
Aksi protes yang jarang terjadi itu bertujuan menentang penolakan pemerintah untuk menaikkan gaji mereka.
Presiden ultrakonservatif Ebrahim Raisi, yang menduduki jabatannya pada Agustus, telah mengusulkan kenaikan gaji pada minggu-minggu terakhir ketika menjabat kepala kehakiman.
Namun pemerintahan baru yang dipimpinnya berubah pikiran.
Dipukul oleh sanksi ekonomi berat yang diberlakukan sejak 2018 oleh Amerika Serikat, Iran mengalami lonjakan tingkat inflasi hingga mendekati 60 persen.
Shargh, sebuah surat kabar yang mewakili sudut pandang reformis, pada hari Minggu menerbitkan video protes oleh ratusan pria dan wanita di depan parlemen di Teheran.
“Jika masalah kami tidak terselesaikan, kami akan menutup sistem peradilan!,” teriak mereka.
Koran reformis lainnya, Arman Melli, melaporkan bahwa beberapa personel kehakiman mengorganisir aksi unjuk rasa kemarin (Sabtu) di sebagian besar kota di negara itu.
Para pegawai itu untuk memprotes penolakan rencana parlemen untuk menaikkan gaji mereka.
Para pengunjuk rasa mengangkat spanduk dengan slogan-slogan yang menyatakan bahwa “pekerja keadilan tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri” dan mengecam “kemunafikan pemerintah dan parlemen.”
Meysam Latifi, kepala Organisasi Urusan Administrasi dan Perekrutan, membuat marah pegawai pengadilan dengan pernyataannya di parlemen pada hari Rabu, ketika kenaikan itu ditolak.
“Kami prihatin dengan tuntutan untuk menaikkan gaji hakim karena itu akan menyebabkan hal yang sama di lembaga lain,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News