GenPI.co - Pengadilan di Moskow pada hari Jumat memerintahkan seorang warga negara Prancis yang dituduh mengumpulkan informasi mengenai masalah militer di Rusia untuk ditahan di penjara sambil menunggu penyelidikan dan persidangan.
Dilansir AP News, Laurent Vinatier ditangkap di ibu kota Rusia pada hari Kamis ketika ketegangan meningkat antara Moskow dan Paris menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang kemungkinan pengerahan pasukan negara tersebut di Ukraina.
Pihak berwenang menuduh Vinatier gagal mendaftar sebagai “agen asing” saat mengumpulkan informasi tentang “kegiatan militer dan teknis militer” Rusia, yang dapat digunakan untuk merugikan keamanan negara.
Mereka tidak memberikan rincian tuduhan selain menuduh bahwa Vinatier berulang kali melakukan perjalanan ke Rusia untuk mengumpulkan informasi tersebut.
Berdasarkan hukum Rusia, tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara.
Vinatier muncul di pengadilan pada hari Jumat. Kantor berita Rusia Tass mengutip pengacaranya yang mengatakan di ruang sidang bahwa Vinatier mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa dia tidak tahu tentang persyaratan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan Vinatier meminta maaf kepada pengadilan.
Hakim memerintahkan pria tersebut untuk ditahan sebelum persidangan hingga 5 Agustus.
Vinatier adalah penasihat Pusat Dialog Kemanusiaan, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jenewa.
Pada Jumat malam, LSM yang bermarkas di Jenewa tersebut mengatakan pihaknya melakukan “segala upaya untuk membantu rekan kami Laurent,” seperti membantu mendapatkan perwakilan hukum untuknya dan menghubungi pihak berwenang Rusia.
“Sementara kasus ini berlanjut, kami terus mencari informasi tentang keadaan yang mengarah pada penangkapannya dan dakwaan yang diajukan terhadapnya,” katanya.
Tuduhan terhadap Vinatier berasal dari undang-undang yang baru-baru ini diadopsi yang mewajibkan siapa pun yang mengumpulkan informasi mengenai masalah militer untuk mendaftar ke pihak berwenang sebagai agen asing.
Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik undang-undang tersebut dan undang-undang lain yang diadopsi baru-baru ini sebagai bagian dari tindakan keras Kremlin terhadap media independen dan aktivis politik yang bertujuan untuk membungkam kritik atas tindakan mereka di Ukraina. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News