GenPI.co - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan delegasi Uni Eropa mendesak Myanmar untuk mematuhi norma-norma demokrasi, setelah adanya keprihatinan internasional terhadap pemilu di negara tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.
BACA JUGA: Tiga Orang Hilang di Pantai Wales, Polisi Lakukan Penyisiran
"Kami mendesak semua aktor untuk berhenti dari segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, dan untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu," ucap Guterres dalam pernyataannya seperti dilansir dari Reuters, Jumat (29/1/2021).
Pemungutan suara pada November adalah pemilihan demokratis kedua yang dilihat Myanmar sejak keluar dari tirai kediktatoran militer selama 49 tahun.
Seperti yang diharapkan, Aung San Suu Kyi, tokoh yang sangat populer di Myanmar, dan partainya menyapu bersih pemungutan suara dengan memenangkan untuk pemerintahan mereka selama lima tahun lagi.
Diketahui, anggota parlemen yang baru terpilih diharapkan mulai duduk di parlemen pada 1 Februari, dan keamanan di ibu kota Naypyidaw ketat pada hari Jumat dengan polisi menjaga jalan dengan pagar dan kawat berduri.
Sementara, komisi parlemen merilis pernyataan dengan menerangkan, bahwa pemungutan suara itu bebas, adil dan kredibel, dan memiliki mencerminkan keinginan rakyat.
BACA JUGA: Jerman Sebut AstraZeneca Tak Ampuh Bagi Lansia, Johnson Terdiam
Komisi juga membantah tuduhan penipuan pemilih, komisi mengakui kekurangan dalam daftar pemilih pada pemilihan sebelumnya, dan mengatakan saat ini sedang menyelidiki total 287 pengaduan.
Sebelumnya, kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mengkritik pemilu November karena mengecualikan minoritas Rohingya yang dianiaya, puluhan ribu di antaranya terpaksa berlindung di negara tetangga Bangladesh pada 2017.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News