GenPI.co - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Putra Nababan mendadak mengungkapkan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan rutinitas yang telah lama terjadi.
Hal tersebut diungkapkan Putra Nababan dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk "Jangan Pegel Nunggu Reshuffle".
BACA JUGA: Tokoh Ini Jadi Rebutan Pilpres 2024, Calon PDIP Bakal Dikeroyok
Putra Nababan menyampaikan hal itu untuk menanggapi adanya penilaian publik bahwa pertemuan keduanya dikaitkan dengan wacana perombakan kabinet Indonesia Maju.
"Kalau dapat informasi dari Sekjen Pak Hasto, pertemuan itu memang dilakukan secara rutin dan pertemuan terakhir, 10 hari yang lalu. Dari informasi yang kita dapat, ibu Mega selalu bertemu dengan Pak Jokowi tanpa didampingi," jelas Putra Nababan, Sabtu (24/4).
Oleh sebab itu, Putra Nababan mengaku tak tahu apa detail pembahasan yang terjadi saat keduanya bertemu. Karena Megawati selalu bertemu Jokowi tanpa didampingi jajaran partai.
Termasuk pertemuan kedua tokoh tersebut dikaitkan dengan wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju menyusul persetujuan DPR tentang pengubahan dan penambahan kementerian.
BACA JUGA: Rekayasa Penjarakan Habib Rizieq Terkuak, Saksi Tampak Tertekan
"Kesepakatan DPR itu terjadi 15 hari yang lalu ya ketika masa sidang paripurna. Kita tidak tahu apakah ada pembahasan teknis detail seperti itu," ungkap Putra Nababan.
Namun, anggota Komisi X DPR RI ini meyakini Megawati sudah memahami bahwa keputusan untuk merombak kabinet adalah kewenangan presiden atau hak prerogatif.
Sebab, ia mengatakan bahwa Ketum PDI Perjuangan itu juga pernah menjabat sebagai Presiden kelima RI.
"Saya yakin ibu Ketum yang merupakan Presiden kelima Indonesia mengerti betul kewenangan presiden. Memahami betul ketatanegaraan, dan juga tentunya hal-hal strategis yang selalu dibahas bersama presiden," bebernya.
Putra Nababan tak menampik bahwa Presiden Jokowi juga kerap bertemu Megawati untuk konsultasi.
Pertemuan itu, kata dia, sudah dilakukan sejak saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI periode 2014-2019.
"Beliau berdua sering berjumpa di Bogor, dan Teuku Umar. Memasuki periode kedua juga sama. Artinya ini suatu rutinitas yang dilakukan oleh beliau berdua untuk bertemu dan ngobrol-ngobrol," ungkap Putra Nababan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, jika PDIP serius 'back up' mungkin posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud ditambah Ristek akan aman dalam kocok ulang kali ini.
Back up PDIP itu memang tak bisa diprediksi secara pasti. Namun, kunjungan Nadiem ke Megawati Soekarnoputri setidaknya menjawab spekulasi tersebut.
"Walaupun publik meminta Nadiem di-reshuffle, secara politis bisa aman. Namun jika melihat kinerjannya banyak yang kontroversial. Dan mestinya kena reshuffle," jelas Ujang Komarudin pada GenPI.co, Sabtu (24/4).
Sementara soal menteri investasi kemungkinan akan dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Kepala BKPM, sehingga sifatnya 'meng-upgrade' BKPM menjadi Kementerian Investasi.
Ujang menilai, reshuffle kabinet kali ini tak hanya untuk dua nomenklatur kementerian baru, lebih jauh menurutnya ada beberapa anggota kabinet yang berpotensi terkena reshuffle.
"Menteri Desa layak di-reshuffle karena diindikasikan ada jual beli jabatan di sana. Kalau di luar negeri, menteri yang terindikasi masalah langsung mundur. Tapi di Indonesia, menteri seolah-olah tak tahu masalah dan kasusnya," beber Ujang Komarudin.
"Menteri UMKM dan Menteri Tenaga kerja juga perlu dievaluasi. Namun semua itu tergantung Jokowi. Karena Jokowi yang punya otoritas dan punya hak prerogatif," sambungnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News